detikfinance

UU Migas Tak Bertentangan dengan UUD 45

Rista Rama Dhany - detikfinance
Kamis, 26/07/2012 12:55 WIB
Halaman 1 dari 2
//images.detik.com/content/2012/07/26/1034/125149_minyak2reutersluar.jpg Foto: Reuters
Jakarta -Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Erman Rajagukguk menilai, UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, filosofi Pasal 33 UUD pada Ayat (2) yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan Ayat (3) yang menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak bisa dimaknai sebagai anti asing.

"UU Migas tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/7/2012).

Ia mengatakan, jika negara tidak mampu membiayai pengolahan sumber daya alam maka diperbolehkan mengundang pemodal asing atau meminjam uang dari negara lain.

Pasalnya, bisnis perminyakan merupakan kegiatan usaha yang membutuhkan modal besar, teknologi mutakhir dan risiko yang besar. Sehingga, dengan menggandeng asing maka semua itu bisa dibagi secara rata.

Ia menambahkan, keberadaan perusahaan asing dalam sektor perminyakan juga telah dikenakan bagi hasil sesuai sistem kontrak kerja sama (KKS) dan juga membayar pajak. Maka dari itu, tidak semua keuntungan dinikmati asing.

"Malah, sebagian besar hasilnya buat kita sebagai sumber penerimaan negara yang selanjutnya untuk kesejahteraan rakyat kita juga," katanya.Next

Halaman 12
(ang/hen)





Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut