MS Hidayat: Proyek Selat Sunda Tak Layak Kalau Hanya Jembatan

Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menegaskan proyek konektivitas Pulau Jawa dengan Sumatera tidak akan layak dari sisi investasi jika hanya mencakup Jembatan Selat Sunda (JSS).

Proyek ini harus mencakup kawasan seperti yang tertuang dalam Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

"Saya sendiri berpendapat tidak bisa dipisahkan karena jembatan itu sendiri sebetulnya secara investasi tidak feasible karena revenue dari jembatan itu tidak bisa menutupi biaya (investasi)," kata Hidayat di kantor Menko Perekonomian, Jumat (3/8/2012)

Menurut Hidayat ketidaklayakan itu berdasarkan pertimbangan jika investasi yang digelontorkan mata uang asing, sementara penerimaan dari tol menggunakan mata uang rupiah. Selain itu biaya tol yang harus ditanggung konsumen akan sangat mahal karena investor hanya mendapat konsesi pengelolaan jembatan.

Berdasarkan hitung-hitungan kasar, jika investor hanya diberikan konsesi jembatan saja, maka biaya atau tarif tol yang harus ditarik dari masyarakat yang akan melewati jembatan itu mencapai Rp 3 juta sekali jalan. Dari tarif itu diperkirakan investor belum akan balik modal selama 40 tahun, karena investasinya sedikitnya Rp 100 triliun.

"Nanti secara garis besar ditetapkan apa saja proyek atau konversi yang diberikan harus ada itu. Kalau Anda investasi Rp 150 triliun investasi tetapi setelah dihitung pendapatan dari tol nya itu nggak bisa mencukupi kan. Anda harus kasih kompensasi agar supaya proyek itu," katanya.

Hidayat menambahkan pemerintah melalui Tim 7 masih menyusun rekomendasi yang akan menentukan penyempurnaan regulasi proyek JSS. Pemerintah juga dalam waktu dekat akan mengundang pemrakarsa JSS diantaranya Artha Graha dan Pemda Banten-Lampung

"JSS yang terakhir kami sepakat 7 Menteri itu masing-masing membuat TOR atau Term of Reference. Kemudian semua Reference itu dikompilasi. Dan dengan semua reference dari kita nanti pemerintah akan mengundang si pemrakarsa untuk mendiskusikannya. Kalau dia kemudian mengikuti TOR yang kita siapkan. Maka dia boleh membuat FS nya. Semua dikompilasi disatukan oleh Pemerintah," katanya.




(hen/wep)