Dua Ganjalan Pemerintah Rebut Inalum Dari Jepang

Jakarta - Kontrak PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) dengan pemegang saham dari Jepang akan berakhir pada Oktober 2013. Pemerintah bersikeras akan mengambil alih Inalum, namun ada dua ganjalan dalam akusisi tersebut.

Dikatakan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Rudi Rubiandini, akusisi Inalum masih terganjal dua masalah dan saat ini sedang diupayakan diselesaikan Kementerian Keuangan.

"Ada dua masalah yang menganjal akusisi Inalum oleh pemerintah," kata Rudi ketika berkunjung di Ruang Wartawan Kementerian ESDM, Jumat (3/8/2012).

Pertama, Inalum masih menyisakan masalah dengan beberapa Kabupetan dimana perusahaan berada seperti kewajiban Corporate social Responsibility (CSR). Terdapat pemberian 10.000 beasiswa di beberapa kabupeten yang belum dibayarkan.

"Banyak kewajiban-kewajiban yang belum dibayarkan ke beberapa Kabupaten, seperti kewajiban CSR diataranya 10.000 beasiswa warga sekitar. Gaji karyawan yang belum terbayar yang saat ini sedang dicari jalan keluarnya oleh Kementerian Keuangan," kata Rudi.

Apalagi, untuk sementara ini keuangan Inalum dibekukan (dispute) dan sedang dalam tahap pemeriksaan pihak berwenang.

"Sementara keuangan Inalum sedang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena di-dispute dan diperiksa oleh pihak berwenang. Ini Kemenkeu sedang memikirkan mencari dana talangannya," ujarnya.

Masalah kedua, makin dekatnya akhir kontrak Inalum dengan pemegang saham yang lain dari Jepang pada September 2013.

"Sementara Jepang masih menginginkan perpanjangan kontrak, dan berjanji akan tanam investasi. Namun pemerintah belum mau, malah berkeinginan untuk sudah kontraknya diputus saja," ucapnya.

Sementara jika kontrak diputus, tentunya ada pembagian aset dan saham dengan investor Jepang.

"Nah, kalau diputus kontraknya dan mau dibeli pemerintah, pemerintah harus menyediakan dana untuk share saham dan aset ke investor Jepang," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah saat ini baru mengantongi Rp 2 triliun untuk mengambilalih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Total dana yang dibutuhkan untuk rencana ini mencapai Rp 7 triliun.

Pemerintah akan ajukan anggaran Rp 5 triliun untuk membeli Inalum pada tahun 2013. Jumlah ini untuk menambah anggaran yang telah disediakan untuk membeli perusahaan itu pada tahun 2012 sebesar Rp 2 triliun. Hal ini akan kita ajukan kepada DPR.




(rrd/wep)