Jakarta - Pemerintah menganggarkan Rp 112,2 triliun atau 46,5% dari total belanja pegawai 2013 yang sebesar Rp 241,1 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI, dan Polri.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2013, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 10,9 triliun atau 10,7% dari pagu dalam APBN-P 2012 yang sebesar Rp 101,3 triliun.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan kebijakan kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 7%, serta penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun.

Selanjutnya, untuk pembayaran honorarium, vakasi, lembur, dan sebagainya, pemerintah dalam RAPBN 2013 mengalokasikan Rp 51,6 triliun atau 21,4% dari total belanja pegawai.

Alokasi honorarium serta lainnya, menunjukkan peningkatan sebesar Rp 9,9 triliun atau 23,7% dibandingkan dengan alokasi dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 41,7 triliun.

"Peningkatan tersebut terutama bersumber dari alokasi anggaran untuk pemberian remunerasi pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga sebagai implikasi dari sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi tuntas pada tahun 2013," tertulis di nota keuangan tersebut yang dikutip detikFinance, Jumat (17/8/2012).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan anggaran gaji tersebut ternyata cukup menekan sektor fiskal. Meskipun gaji para PNS masih tergolong cukup rendah.

"Biaya gaji ini cukup menekan fiskal kita meskipun gaji tergolong masih rendah," terang Agus.

Sementara itu, alokasi anggaran pada pos kontribusi sosial, yaitu untuk membayar pensiun dan asuransi kesehatan, dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 77,3 triliun atau 32,1% dari totak belanja pegawai. Jumlah ini secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar Rp 8,1 triliun atau 11,7% dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP 2012.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan ditempuhnya kebijakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 7%.


(nia/wep)