DPR Minta Ekspor LNG Tangguh ke Jepang Dibatalkan

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik batalkan rencana ekspor gas alam cair alias liquefied natural gas (LNG) dari Kilang Tangguh, Papua ke Jepang.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby A Rizaldi, mengaku mendapat informasi adanya notulensi rapat yang menyebutkan rencana ekspor LNG Tangguh yang sebelumnya untuk Sempra, Amerika Serikat (AS) kini dialihkan ke pembeli Jepang.

"Memang masih berupa notulensi rapat. Namun, kalau sampai ada kesepakatan setelah itu, maka DPR akan protes keras," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/8/2012).

Menurutnya, rapat tersebut diketahui berlangsung di London, Inggris, yang dihadiri Jero Wacik dan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo saat berkunjung ke negara tersebut.

Sesuai notulensi rapat, kontrak ekspor Tangguh yang tadinya untuk Sempra itu rencananya berlangsung mulai 2013 hingga 2035, dengan volume hingga 16 kargo LNG per tahun.

Bobby menilai hal itu tidak pantas dilakukan, karena konsumen domestik seperti industri dan PLN sekarang ini tengah kekurangan gas. Bahkan, ia meminta pemerintah harus aktif mencari solusi agar gas tersebut bisa dimanfaatkan oleh konsumen dalam negeri.

"Kalau memang permasalahan ke domestik adalah harga atau infrastruktur, maka pemerintah mesti mencari solusinya segera. Jangan lantas dibiarkan negosiasi secara b to b," katanya.

Jadi, menurut dia, jangan sampai gas dalam negeri malah habis diekspor. Tapi jika ekspor memang tidak bisa dihentikan, maka sebaiknya volume yang dijual tidak besar dan jangka pendek.

Apalagi, lanjut Bobby, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah bertekad mengurangi ekspor gas dan lebih mendahulukannya ke dalam negeri. "Kenapa sekarang LNG Tangguh malah mau diekspor," katanya.

Selama ini, ekspor LNG dari Tangguh memang jadi kontroversi. Seperti contohnya ekspor gas ke China selama ini dijual dengan harga murah dan belum ada solusinya. "Kalau ini juga diekspor ke Jepang, maka ini skandal besar," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Perminyakan Kurtubi mengatakan, pengelolaan kilang LNG Tangguh memang sejak awal bermasalah, sehingga merugikan negara. Pemerintah juga seolah tidak mempedulikan kebutuhan gas dalam negeri.

"Jangan lagi ditambah dengan rencana ekspor ke Jepang," kata Kurtubi.



(ang/dru)