NU Ancam Mogok Bayar Pajak, Ini Jawaban Bos Pajak

Jakarta - Pihak Nahdlatul Ulama (NU) mengancam akan mengajak warganya untuk mogok bayar pajak jika masih terjadi kasus korupsi pajak. Apa jawaban Dirjen Pajak Fuad Rahmany soal ini?

Fuad mengklaim, pihaknya telah menggunakan sistem terpadu dan terpercaya dalam menjaga penerimaan pajak. Dia menilai apa yang dimaksud NU dalam musyawarah nasional adalah pada pengelolaan pajaknya bukan pada teknis penerimaan pajak.

"Kan yang dia (NU) maksud uang pajak bukan yang di DJP (Ditjen Pajak) tapi pengeluarannya. Jadi jangan salah paham juga. Kita di pajak kan sudah punya sistem bagus, di kantor pajak tidak ada yang terima uang pajak, tidak ada satu sen pun uang membayar pajak masuk ke kantor pajak. Itu bayar ke bank, masuk ke kas negara," ujar Fuad ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Fuad menegaskan, dengan sistem yang baik tersebut maka sangat kecil peluang bagi pegawai pajak untuk menyelewengkan potensi penerimaan pajak.

"Saya ingin meluruskan bahwa seolah-olah orang di Pajak bisa mengorupsi uang di Ditjen Pajak, bukan itu salah," tegasnya.

Fuad menyebutkan dalam contoh kasus Gayus, kasus pegawai Ditjen Pajak yang resmi menjadi tersangka penggelapan pajak itu terjadi di luar sistemnya. Kasus Gayus akibat moral yang buruk dari individu yang bersangkutan.

"Tentu ini salah, kalau yang begitu kita setuju untuk ditindak," tegasnya.

Ia menilai, yang menjadi pokok permasalahan bagi Ditjen Pajak adalah masih banyaknya para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, alias masih enggan membayar pajak.

"Yang dipermasalahkan itu banyak orang yang belum mau bayar pajak, itu juga salah, itu kan hak negara," tuturnya.

Di sisi lain, menurut Fuad rekomendasi NU tidak mengandung ajakan untuk memboikot bayar pajak.

"Secara resmi hasil Munas kan bukan ngomong lagi soal masyarakat tidak boleh bayar pajak, nggak ada ajakan untuk tidak bayar pajak," tandasnya.

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama berlangsung sejak Sabtu pekan lalu di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. Musyawarah ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, antara lain transparansi pengelolaan pajak, percepatan pemberantasan kasus korupsi, pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD, serta hukuman mati untuk koruptor.



(nia/dnl)