detikfinance

Anggota DPR: Gaji Bos OJK Antara Rp 95 Juta Sampai Rp 145 Juta

Herdaru Purnomo - detikfinance
Rabu, 10/10/2012 19:36 WIB
Halaman 1 dari 2
//images.detik.com/content/2012/10/10/5/185942_ojklogo.jpg
Jakarta -Sistem dan standar remunerasi Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sudah sesuai dengan standar kewajaran dan benchmark regulator sektor keuangan yang ada di Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kalau angkanya lebih tinggi ya wajar. Pengawas sektor keuangan kan memang harus lebih pintar, kredibel dan berintegritas daripada lembaga yang diawasi. Daripada digaji murah malah nanti kongkalikong dengan yang diawasi seperti kasus BLBI dulu. Berapa triliun negara harus membayarnya,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI dari Golkar, Nusron Wahid kepada detikFinance, Rabu (10/10/2012).

Mantan Ketua Pansus RUU OJK ini menyatakan, menarik simpati agar para professional dan regulator terbaik untuk bergabung ke OJK tentunya akan mengalami kesulitan kalau yang bersangkutan tidak diimbangi dengan tingkat remunerasi dan standar gaji yang wajar sesuai dengan benchmark sektor keuangan.

“Mana ada orang BI yang mau pindah ke OJK kalau gajinya sama dengan PNS atau lebih rendah dari gaji BI. Lantas akan dapat basis sumber daya manusia dari mana nanti OJK? Mau mengambil dari swasta kalau gajinya lebih rendah dibandingkan dengan gaji direksi di bank atau asuransi swasta mana ada yang mau,” tegasnya.

Menurut dia, standard gaji dan remunerasi OJK berdasarkan UU No 21 tetantang OJK pasal 35 ayat (2) memang dikecualikan dari standar biaya umum.

“Di dalam UU dinyatakan bahwa anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan asset, serta kegiatan pendukung lainnya, ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum. Di dalam penjelasannya lebih detail lagi. Saya kira ini sudah clear,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, gaji anggota Dewan Komisioner OJK lebih rendah dibandingkan regulator dan praktisi di sektor jasa keuangan, yaitu berada pada kisaran Rp 94-145 jutaan per bulan. Sementara Dewan Gubernur BI sekitar Rp 130–150 juta, komisioner LPS sekitar Rp 150–175 juta, sedangkan direksi perbankan yang gajinya Rp 200 – 300 juta.Next

Halaman 12
(dru/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 27/10/2014 11:44 WIB
    Wawancara Khusus Menkeu
    Bambang Brodjonegoro: Kita Sebagai Menteri Bukan Superman
    Salah satu menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang didapuk sebagai Menteri Keuangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Gb Kamis, 30/10/2014 08:45 WIB
    Ellen May: Bye-bye QE
    Quantitative Easing, kebijakan Pelonggaran Kualitatif adalah sebuah kebijakan moneter di AS. Sekarang kebijakan ini sudah selesai.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut