Ini Alasan Komisi VII DPR Panggil Dahlan Iskan

Jakarta - Komisi VII DPR hari ini harusnya dijadwalkan meminta klarifikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI No30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011. Kok bisa padahal Menteri BUMN bukan mitra kerja Komisi VII?

Dari temuan BPK tersebut, PLN ditenggarai telah inefisiensi hampir Rp 37 triliun dikarenakan menggunakan banyak bahan bakar minyak (BBM) untuk membangkitkan listrik.

"Kami meminta, mengundang Dahlan Iskan untuk meminta klarifikasi atau penjelasan atas temuan BPK yang membuat negara rugi triliunan rupiah akibat kinerja PLN pada 2009-2010, kebetulan status Dahlan Iskan saat ini sebagai Menteri BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Efendi Simbolon dalam rapat kerja dengan Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, Senin (22/10/2012).

Ditempat yang sama, Menurut Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini mengatakan penyebab inefesiensi yang ditemukan BPK dikarekan tata niaga gas.

"Ada Priotitas peruntukan gas, dimana prioritas pertama untuk injeksi produksi minyak (Minyak Duri yang dikelola Chevron), untuk listrik, untuk pupuk dan terakhir untuk industri," kata Rudi.

Dikarenakan prioritas gas tersebut, alokasi gas untuk PLN tidak ada. "Betul (karena priotiras gas). Tapi kan barangnya nggak ada. Lagipula, masalahnya adalah mau ke mana ini didahulukan. Waktu itu kan harus injeksi uap nomor satu, baru PLN, lalu pupuk yang terkahir baru industri. Itu yang jadi masalah. Karena pada saat itu ketika gas shortage, kalau nggak salah 20 hari, karena sesuai permen itu yang dilakukan," ungkap Rudi.

Namun rapat yang meminta klarifikasi Dahlan Iskan sekalu mantan Dirut PLN terpaksa dibatalkan karena ketidakhadiran Dahlan Iskan dikarenakan sedang mengikuti rapat kabinet dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Yogyakarta. Rapat ditunda hari Rabu (24/10/2012) pada malam harinya.



(rrd/dru)