Dahlan Larang Berikan 'Upeti', Marzuki Alie: Saya Tersinggung!

Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie merasa tersinggung dengan himbauan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang melarang Direksi BUMN memberi upeti kepada anggota DPR untuk memperlancar urusan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan urusan lainnya.

"Itu menyinggung kita. Itu seolah-olah kita minta uang, saya tersinggung, itu kalimat seolah saya minta uang. Kasih tahu ya, jangan begitu, saya anggota dpr lo," kata Marzuki usai rapat paripurna di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Bahkan, Marzuki menantang Dahlan untuk bisa membuktikan kalau memang terbukti ada oknum anggota DPR yang meminta upeti ke BUMN.

"Siapa? Buka dong!," tegasnya.

Sebelumnya, Dahlan memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN untuk pencairan anggaran PMN. Apa alasannya?

Sejak 28 September 2012, pemerintah melalui sekretariat kabinet (setkab) sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, surat edaran itu sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pencegahan praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau rekanan.

Di antara para pejabat yang diberi surat edaran, ada nama Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah.

"Menteri BUMN melapor via sms ke Seskab mengindahkan SE 542, dan memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak bila ada oknum DPR minta-minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN," kata Dipo kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).

Menurut Dipo, surat edaran tersebut berlaku untuk semua jajaran kementerian dan lembaga, termasuk BUMN. Anggaran 2012-2013 harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu.

"Surat edaran itu sama kepada seluruh pejabat, termasuk Menteri BUMN dan jajarannya," tambahnya.



(feb/dru)