detikfinance

UMP 2013, Upah Minimum di Papua Rp 1,7 Juta Masih yang Tertinggi

Suhendra - detikfinance
Minggu, 04/11/2012 17:12 WIB
//images.detik.com/content/2012/11/04/4/rupiahtanganluar.jpg
Jakarta -Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sampai dengan tanggal 3 November 2012, terdapat 6 Provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013.

Enam Provinsi yang tercatat sudah menetapkan UMP 2013 adalah Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Untuk UMP tahun 2013 Provinsi Papua menetapkan besaran Rp 1.710.000, Bengkulu sebesar Rp. 1.200.000,-, Bangka Belitung Rp. 1.265.000,- Sumatera Utara Rp. 1.305.000, Kalimantan Selatan Rp. 1.337.500,- dan kalimantan Barat Rp. 1.060.000,-

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta para Gubernur beserta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) agar mempercepat pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 di daerahnya masing-masing.

"Kita minta para kepala daerah agar lebih serius dan memberikan perhatian khusus dalam proses penetapan UMP. Kita terus mendorong agar proses pembahasan dan penetapan UMP ini dapat dipercepat sehingga tidak menimbulkan gejolak dari pekerja dan pengusaha," kata Muhaimin dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu (4/11/2012)

Muhaimin mengatakan penetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP segera harus diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah.

"Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan, diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah minimum dapat diterapkan dengan tepat waktu," kata Muhaimin

Dijelaskan Muhaimin idealnya berdasarkan Kepmen 226/Men/2000 maka UMP ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlakunya upah minimum provinsi. Sedangkan UM kabupaten / kota ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum masa berlakunya upah minimum kabupaten/kota yaitu pada 1 Januari tahun depan.

“Penetapan Upah minimum nantinya tidak hanya perpatokan pada nilai KHL seusai dengan Permenakertrans No. 13 tahun 2012, melainkan ada variable lainnya sebagai patokan yaitu produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal)," kata Muhaimin

Pertimbangan lainnya, tambah Muhaimin adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, produktivitas makro dan pertumbuhan daerah dan nasional. Bahkan faktor inflasi dan insentif perumahan dan transportasi bagi pekerja pun dapat dipertimbangkan dengan matang sehingga upah pekerja dapat naik secara signifikan.
(hen/hen)





Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Minggu, 21/12/2014 18:22 WIB
    Dari Tukang Kompor, Kamadjaya Jadi Bos Gula
    Presiden Direktur PT Gendhis Multi Manis Kamadjaya salah satu pengusaha gula yang mencoba berpikir di luar kebiasaan. Justru hal tersebut yang membawanya sukses.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut
MustRead close