detikfinance

Buku Putih BP Migas

BP Migas Dibentuk karena Terjadi Korupsi di Pertamina

Rista Rama Dhany - detikfinance
Minggu, 18/11/2012 11:15 WIB
Halaman 1 dari 2
http://us.images.detik.com/content/2012/11/18/1034/113437_bpmigas.jpg
Jakarta -Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap tidak konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945.

Namun apa latar belakang dibentuknya BP Migas yang menjadi dasar UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas?

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1971 tentang Pertamina yang berlaku sejak 1 Januari 1972, Pertamina diposisikan sebagai satu-satunya perusahaan negara yang melaksanakan penguasaan minyak dan gas bumi (Migas) secara terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir.

Melalui undang-undang ini, negara memberikan kekuasaan pertambangan dan Migas kepada Pertamina. Tugas penyiapan lahan pertambangan Migas, Pengelolaan, Pengendalian dan monitoring pekerjaan pencarian minyak dan gas bumi oleh kontraktor semua dilakukan Pertamina.

"Selama kiprahnya di bawah UU No. 8 Tahun 1971 harus diakui Pertamina telah menjadi satu entitas bisnis paling strategis bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Akan tetapi, di sisi lain monopoli Pertamina sebagai regulator sekaligus pemain menciptakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang," ungkap Buku Putih BP Migas dikutip detikFinance, Minggu (18/11/2012).

Dalam menjalankan tugas tersebut, Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil. Dalam prakteknya, karena keterbatasan modal dan teknologi, Pertamina banyak menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing terutama untuk menggarap wilayah-wilayah sulit.

"Contoh kontrak yang ditandatangani dengan pihak asing adalah Kontrak Bagi Hasil untuk mengelola Blok Mahakam di timur laut Balikpapan dengan perusahaan asal Perancis TOTAL E&P INDONESIE. Untuk mengelola perusahaan-perusahaan minyak asing tersebut, Pertamina membentuk Badan Koordinasi Kontraktor Asing yang kemudian menjadi Badan Pengusahaan dan Pembinaan Kontraktor Asing (BPPKA). Kontrak-kontrak jangka panjang pada masa lalu tersebut masih menyisakan dominasi kontraktor asing dalam kegiatan usaha hulu migas Indonesia saat ini," tulis Buku Putih BP Migas.Next

Halaman 12
(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
BeritaTerbaru Index »


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut