Harta Rakyat Hilang Rp 5 Triliun Karena Banjir, Pemerintah Tak Peduli!

Jakarta - Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya. Setidaknya, uang rakyat hingga Rp 5 triliun menguap karena terjadinya banjir di Ibu Kota.

"Banjir ini membuktikan pemerintah pusat maupun pemerintah DKI membiarkan dan tidak melindungi rakyat dan warganya dirampok hartanya, bahkan jiwanya, oleh bencana alam," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis kepada detikFinance, Jumat (18/1/2013).

Menurut Harry, karakter banjir mirip dengan inflasi atau kenaikan harga-harga. Di mana ketidakmampuan atau pembiaran pemerintah dalam mengendalikan pasar merampok kekayaan pendapatan rakyat kecil sehingga daya belinya berkurang.

"Begitu juga dengan banjir, yang terjadi berulang-ulang dengan karakter yang sama," tuturnya.

"Harusnya bisa dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan alokasi anggaran yang membangun infrastruktur mengatasi banjir. Pemerintah tidak peduli harta rakyat hilang karena banjir yang diperkirakan hingga Rp 5 triliun. Harusnya bisa diatasi bila pemerintah peduli! Pemerintah tidak peduli!," imbuh Politisi Golkar ini.

Hujan yang mengguyur Jakarta belakangan hari ini membuat sejumlah jalan di Jakarta belum bisa dilalui karena masih terendam banjir. Ketinggian air berkisar antara 50 hingga 80 cm. Bahkan salah satu tanggul di Banjir Kanal Barat jebol hingga menyebabkan ruas Sudirman-Thamrin tenggelam. Duh!


(dru/dnl)