Wilayah Kalimantan Paling Cocok Jadi Ibukota Baru Indonesia

Jakarta - Sejak 1957, Presiden Soekarno sudah menyiapkan pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, namun ide itu belum pernah terealisasi hingga kini.

Tahun 2008 lalu, Tim Visi Indonesia 2033 diantaranya Andrinof Chaniago bersama rekan-rekannya menyodorkan gagasan pemindahan ibukota Indonesia. Mereka melalui kajian awalnya merekomendasikan wilayah Kalimantan sangat cocok sebagai ibukota atau pusat pemerintahan baru. Kenapa?

Berdasarkan naskah Visi Indonesia 2033, alasan pertama Kalimantan cocok untuk ibukota adalah wilayah ini berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni kurang lebih 59% penduduk nasional tak terlalu tinggi.

Kedua, wilayah ini memiliki sumber bahan baku energi batubara, minyak bumi dan gas. Ketiga, sumber air sangat memadai untuk kebutuhan jangka panjang.

Keempat, kawasan Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia termasuk Papua. Kelima, selain itu pulau ini paling aman dari ancaman bencana gempa bumi.

Keenam, kawasan ini juga mengalami sirkulasi modal yang tak adil dan tak seimbang di Indonesia. Alasannya dengan jumlah penduduk hanya kurang lebih 5,6% dari total nasional namun kontrobusi terhadap PDB nasional mencapai 9,3%.

"Sementara wilayah lain sama atau kurang dari porsi presentase penduduk. Yang lebih menyedihkan porsi investasi Kalimantan hanya 0,6% kontras dengan Jawa yang mencapai 72,3%. Dengan demikian kawasan Kalimantan terancam tak berkembang secara ekonomi karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan dibawa ke Jawa," jelas naskah tersebut.

Sementara itu Andrinof mengatakan kondisi di Kalimantan saat ini merupakan kebalikannya dari Jawa. Misalnya dari sisi luas, Kalimantan mencakup 30% wilayah Indonesia, sementara Jawa hanya 7%.

"Ibukota pindah ke Kalimantan alasannya demi meringankan beban di Jawa, juga memudahkan menata Jakarta, juga keseimbangan ekologis di Jawa. Di luar Jawa banyak yang sumber daya yang menganggur," katanya.

Menurutnya Indonesia perlu memisahkan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan. Hal ini sudah banyak diterapkan oleh negara-negara lain seperti negara tetangga Malaysia.


(hen/dnl)