detikfinance

Ini Alasan Kemenkeu Masih Blokir Anggaran Kemenag dan Kemenpora

Maikel Jefriando - detikfinance
Selasa, 19/03/2013 15:54 WIB
http://us.images.detik.com/content/2013/03/19/4/155516_kemkeudalam.jpg
Jakarta -Kementerian Keuangan masih memblokir anggaran beberapa Kementerian/Lembaga dalam APBN 2013. Diantaranya adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Banyak pihak yang menilai pemblokiran berdampak buruk pada penyerapan anggaran.

Plt Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengaku langkah pemblokiran adalah tepat dilakukan. Sebab, kerugian lebih besar justru terjadi jika anggaran dikeluarkan sementara latar belakang penggunaannya tidak jelas.

"Karena lebih bahaya kalau mengeluarkan anggaran yang tidak jelas backgroundnya, kerugiannya lebih besar daripada kalau kita tahan," ucapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013)

Ia menegaskan, uang negara yang dikeluarkan harus tertib, meski hanya sebesar Rp 1. "Namanya anggaran semuanya harus tertib. ngeluarin uang 1 rupiah itu jg harus tertib," cetusnya.

Untuk itu, Ia menambahkan walaupun sudah memasuki bulan ketiga tahun 2013, Kemenkeu tidak akan tergesa-gesa untuk mengeluarkan anggaran KL yang masih bermasalah.

"Jadi kalau kita kasih batas waktu misalnya Maret itu tujuannya supaya sampai akhir tahun bisa terserap lumayan. Tapi klo sampai Maret ga disiplin, dan tidak memenuhi semua ketentuan ya nggak bisa dikeluarkan," jelas Bambang.

Ia menilai masih ada sisi positif dari belum dicairkan anggaran. Misalnya terkait ketepatan program yang mampu menyerap anggaran lebih optimal.

"Justru maret itu kita lihat dari sisi positifnya, yaitu supaya semua cepat menyelesaikan sehingga masih punya waktu 9 bulan untuk eksekusi," tuturnya.

Inipun bisa menjadi pembelajaran untuk KL dalam mengelola organisasi. Ia memastikan, anggaran yang diberikan ke KL buka hanya mementingkan daya serap semata.

"Jadi kita nggak bisa, pokoknya biar terserap nggak usah diblokir, dikasih-kasih. yang terjadi nanti manipulasi, penyelewenangan, anggaran yang tidak tepat sasaran, anggaran tidak sesuai peruntukan, itu semua rugi dan itu akan berimplikasi hukum," pungkasnya.
(dru/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut