detikfinance

Selain Uang, Tanah & Saham Bisa Jadi Kompensasi Masyarakat yang Kena Gusur

Suhendra - detikfinance
Jumat, 12/04/2013 11:25 WIB
//images.detik.com/content/2013/04/12/4/111838_lahanluar.jpg
Jakarta -Kini masyarakat bisa bebas menentukan kompensasi yang mereka inginkan apabila tanahnya terkena proyek pembagunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum, kompensasi ganti rugi/untung tak hanya dalam bentuk uang tetapi bisa saham atau tanah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supanji mengatakan, nantinya pemerintah memberikan pilihan ganti rugi yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan haknya. Pilihan ganti rugi yang ditawarkan pemerintah adalah ganti rugi berupa uang, tanah, saham dan kombinasi keseluruhannya.

"Rakyat bisa dapat uang, tanah, saham atau ketiganya sesuai keinginan rakyat. Ini bukan ganti rugi, tapi ganti utuh. Jadi rakyat tidak teraniaya dan dia dapat uang yang menguntungkan masa depannya," kata Hendraman dikutip dari situs setkab, Jumat (12/4/2013).

Menurut Hendarman, jika memilih tanah, masyarakat dapat memilih lokasi yang diinginkan asalkan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Nantinya, menurut Kepala BPN, semua proses ganti rugi akan dihitung oleh penilai independen yang sudah mendapatkan izin.

"Lebih trasparan, demikian juga dengan harga yang menetapkan bukan panitia pengadaan tanah ataupun pemerintah tapi penilai independen. Nantinya, yang ditetapkan bukan hanya harga tanah tapi juga harga bagunan, harga pohon dan in material lainnya," katanya.

Jika masyarakat merasa tidak setuju dengan penawaran yang diberikan, maka masyarakat diperbolehkan mengajukan ke pengadilan. "Jadi lamanya proses mencapai 552 hari jika masyarakat keberatan, jika setuju prosesnya bisa mencapai 311 hari. Jadi waktunya dibatasi, kalau tidak terjadi kesepakatan maka disarankan untuk mencari lokasi lain," katanya.

Aturan ganti rugi proyek pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Aturan tersebut dibuat terkait sulitnya mendapatkan tanah bagi pembangunan infrastruktur dan industri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 soal Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menetapkan, masyarakat dapat mengajukan keberatan ke pengadilan jika merasa tidak sesuai penawarannya.

Lamanya proses mencapai 552 hari jika masyarakat keberatan, jika setuju prosesnya bisa mencapai 311 hari. Jadi waktunya dibatasi, kalau tidak terjadi kesepakatan maka disarankan untuk mencari lokasi lain.
(hen/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 27/10/2014 11:44 WIB
    Wawancara Khusus Menkeu
    Bambang Brodjonegoro: Kita Sebagai Menteri Bukan Superman
    Salah satu menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang didapuk sebagai Menteri Keuangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Gb Kamis, 30/10/2014 08:45 WIB
    Ellen May: Bye-bye QE
    Quantitative Easing, kebijakan Pelonggaran Kualitatif adalah sebuah kebijakan moneter di AS. Sekarang kebijakan ini sudah selesai.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut