detikfinance

Selain Uang, Tanah & Saham Bisa Jadi Kompensasi Masyarakat yang Kena Gusur

Suhendra - detikfinance
Jumat, 12/04/2013 11:25 WIB
Selain Uang, Tanah & Saham Bisa Jadi Kompensasi Masyarakat yang Kena Gusur
Jakarta -Kini masyarakat bisa bebas menentukan kompensasi yang mereka inginkan apabila tanahnya terkena proyek pembagunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum, kompensasi ganti rugi/untung tak hanya dalam bentuk uang tetapi bisa saham atau tanah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supanji mengatakan, nantinya pemerintah memberikan pilihan ganti rugi yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan haknya. Pilihan ganti rugi yang ditawarkan pemerintah adalah ganti rugi berupa uang, tanah, saham dan kombinasi keseluruhannya.

"Rakyat bisa dapat uang, tanah, saham atau ketiganya sesuai keinginan rakyat. Ini bukan ganti rugi, tapi ganti utuh. Jadi rakyat tidak teraniaya dan dia dapat uang yang menguntungkan masa depannya," kata Hendraman dikutip dari situs setkab, Jumat (12/4/2013).

Menurut Hendarman, jika memilih tanah, masyarakat dapat memilih lokasi yang diinginkan asalkan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Nantinya, menurut Kepala BPN, semua proses ganti rugi akan dihitung oleh penilai independen yang sudah mendapatkan izin.

"Lebih trasparan, demikian juga dengan harga yang menetapkan bukan panitia pengadaan tanah ataupun pemerintah tapi penilai independen. Nantinya, yang ditetapkan bukan hanya harga tanah tapi juga harga bagunan, harga pohon dan in material lainnya," katanya.

Jika masyarakat merasa tidak setuju dengan penawaran yang diberikan, maka masyarakat diperbolehkan mengajukan ke pengadilan. "Jadi lamanya proses mencapai 552 hari jika masyarakat keberatan, jika setuju prosesnya bisa mencapai 311 hari. Jadi waktunya dibatasi, kalau tidak terjadi kesepakatan maka disarankan untuk mencari lokasi lain," katanya.

Aturan ganti rugi proyek pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Aturan tersebut dibuat terkait sulitnya mendapatkan tanah bagi pembangunan infrastruktur dan industri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 soal Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menetapkan, masyarakat dapat mengajukan keberatan ke pengadilan jika merasa tidak sesuai penawarannya.

Lamanya proses mencapai 552 hari jika masyarakat keberatan, jika setuju prosesnya bisa mencapai 311 hari. Jadi waktunya dibatasi, kalau tidak terjadi kesepakatan maka disarankan untuk mencari lokasi lain.
(hen/dnl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Laut Natuna Akan Dipenuhi dengan Nelayan RI Jumat, 26/08/2016 07:22 WIB
    Wawancara Sekjen KKP
    Laut Natuna Akan Dipenuhi dengan Nelayan RI
    Perairan Natuna menyimpan potensi perikanan yang sangat besar. Kekayaan itu membuat nelayan dari berbagai sering mencuri ikan di wilayah ini. P
  • Apa Saja Keuntungan Berinvestasi Obligasi? Kamis, 24/03/2016 17:19 WIB
    Apa Saja Keuntungan Berinvestasi Obligasi?
    Memilih investasi yang tepat bukan perkara mudah. Berbagai instrumen investasi ditawarkan mulai dari saham, obligasi, reksa dana, deposito, emas, dan lain-lain.
  • Doa Sri Mulyani di Hari Ulang Tahun Jumat, 26/08/2016 18:56 WIB
    Doa Sri Mulyani di Hari Ulang Tahun
    Sri Mulyani genap berusia 54 tahun. Usianya tergolong muda untuk ukuran orang yang berkali-kali menduduki jabatan penting skala nasional dan internasional.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut