42% Sawah di Indonesia Ada di Pulau Jawa

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengungkapkan sebagian besar lahan pertanian yaitu sawah berada di Pulau Jawa. Tercatat sebanyak 42% sawah di Indonesia terdapat di Pulau Jawa dari total 8,1 juta hektar sawah.

"Luas tanah yang menjadi sawah semuanya menumpuk di Pulau Jawa. Padahal sebaran lahan pertanian di pulau lain juga sangat potensial," ungkap Ferry di acara Kongres Tani dan Rakernas HKTI 2015 di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (8/04/2015).

Menurut Ferry, saat ini luas areal sawah di Pulau Jawa sebanyak 3,4 juta hektar atau 42,49% dari total nasional, di Pulau Sumatera mencapai 2,3 juta hektar atau 29,59%, Kalimantan 937.606 hektar atau 11,57%, Sulawesi 886.501 hektar atau 10,94%, Nusa Tenggara 285.852 hektar atau 3,53%, Bali 76.003 hektar atau 0,94%, Papua 55.840 hektar atau 0,69% dan Maluku 21.763 hektar atau 0,27%

Ferry juga mengatakan ke depan lahan sawah yang ada saat ini sebesar 8,1 juta hektar harus ditambah. Hal itu disebabkan karena besarnya kebutuhan beras dari tahun ke tahun. Ferry mengatakan di tahun 2020 Indonesia membutuhkan 37,6 juta ton beras, bahkan pada 2025 diperkirakan mencapai 39,5 juta ton, 2030 mencapai 41,2 juta ton dan 2035 mencapai 42,4 juta ton.

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk membuka sawah baru seperti membuka areal kehutanan dan mendayagunakan lahan-lahan yang terlantar.

"Darimana sumber tanah? Pertama pelepasan kawasan hutan. Dengan menerapkan kebijakan one map policy, kita bisa lihat kondisi riilnya. Saat ini sudah ada 1,4 juta hektar tanah yang dilepas dari kawasan hutan ada yang sudah jadi kebun sawit, kantor pemerintah hingga sawah," tuturnya.

Cara lainnya yang bisa dilakukan untuk membuka lahan sawah baru seperti memberikan tanah bekas tanah hak yang tidak diperpanjang, tanah pihak ketiga yang dilepas dalam kawasan hutan, tanah timbul, tanah terlantar, tanah obyek land reform, tanah hasil penyelesaian konflik, tanah bekas pertambangan, serta tanah pelepasan hak secara sukarela.

"Redistribusi tanah kami butuhkan untuk mencetak sawah baru dari lahan negara yang tidak termanfaatkan. Jika ada lahan yang diberikan berupa HGU (Hak Guna Usaha) untuk perkebunan 10 hektar kami siapkan sebuah kebijakan, paling lama 1 tahun sejak HGU dikeluarkan itu langsung mulai kegiatan. Dalam jangka waktu 3 tahun kita lihat, kalau hanya mampu mengelola 7 hektar, yang 3 bisa diberikan untuk dikelola seperti penciptaan sawah baru," jelas Ferry.

(wij/hen)