detikfinance

DPR: Tak Ada Lagi Bailout untuk Bank Bermasalah

Chaidir Anwar Tanjung - detikfinance
Senin, 28/03/2016 20:25 WIB
DPR: Tak Ada Lagi Bailout untuk Bank Bermasalah Foto: Chaidir Anwar Tanjung
Pekanbaru -Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna 17 Maret 2016. Salah satu aturan penting dalam UU ini adalah uang negara tak akan dipakai untuk membantu bank bermasalah.

"Tidak ada lagi uang dari pajak rakyat, meski itu lima perak sekali pun, untuk membantu bank yang bermasalah," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,  Jon Erizal pada diskusi publik "Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan" yang digelar Bank Mandiri,  Senin (28/3/2016) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru.

Dia mengatakan, pada pembahasan RUU PPKSK pemerintah sempat mengusulkan sejumlah opsi bantuan bagi bank, seperti menjamin pembayaran terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) hingga "bail out" terselubung. Opsi "bail out" terselubung, menurut Jon Erizal, berarti pemerintah memberikan pinjaman kepada bank yang bermasalah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kami di DPR secara tegas menolak bail out terselubung itu, dan saya bersyukur semua pihak melalui perdebatan yang konstruktif akhirnya sepakat tidak ada lagi bantuan uang negara artinya dari APBN untuk bank bermasalah," ujarnya.

 Ia menegaskan, bahwa UU PPKSK tidak akan melindungi pemilik bank yang mengemplang. Sehingga,  kasus seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus Bank Century, yang tidak hanya mengakibatkan krisis ekonomi melainkan juga menyedot uang negara dan menyeret pengambil kebijakan ke ranah hukum pidana, terulang kembali.

Oleh sebab itu, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan mengedepankan konsep "bail in", yaitu penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank menggunakan sumber daya bank itu sendiri yang berasal dari pemegang saham dan kreditur bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank, serta kontribusi industri perbankan.

 "Pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia tetap ada, namun harus dengan jaminan surat berharga negara kelas A," ujarnya.

Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna 17 Maret 2016. Salah satu aturan penting dalam UU ini adalah uang negara tak akan dipakai untuk membantu bank bermasalah.

"Tidak ada lagi uang dari pajak rakyat, meski itu lima perak sekali pun, untuk membantu bank yang bermasalah," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,  Jon Erizal pada diskusi publik "Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan" yang digelar Bank Mandiri,  Senin (28/3/2016) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru.

Dia mengatakan, pada pembahasan RUU PPKSK pemerintah sempat mengusulkan sejumlah opsi bantuan bagi bank, seperti menjamin pembayaran terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) hingga "bail out" terselubung. Opsi "bail out" terselubung, menurut Jon Erizal, berarti pemerintah memberikan pinjaman kepada bank yang bermasalah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kami di DPR secara tegas menolak bail out terselubung itu, dan saya bersyukur semua pihak melalui perdebatan yang konstruktif akhirnya sepakat tidak ada lagi bantuan uang negara artinya dari APBN untuk bank bermasalah," ujarnya.

 Ia menegaskan, bahwa UU PPKSK tidak akan melindungi pemilik bank yang mengemplang. Sehingga,  kasus seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus Bank Century, yang tidak hanya mengakibatkan krisis ekonomi melainkan juga menyedot uang negara dan menyeret pengambil kebijakan ke ranah hukum pidana, terulang kembali.

Oleh sebab itu, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan mengedepankan konsep "bail in", yaitu penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank menggunakan sumber daya bank itu sendiri yang berasal dari pemegang saham dan kreditur bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank, serta kontribusi industri perbankan.

 "Pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia tetap ada, namun harus dengan jaminan surat berharga negara kelas A," ujarnya.

Ia menambahkan, UU PPKSK terdiri dari 8 bab dan 55 pasal, yang ruang lingkupnya mencakup tiga hal, yaitu pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. proses legislasi rancangan, yang sebelumnya disebut dengan nama RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini, butuh waktu sekitar 8 tahun.

Dalam regulasi tersebut diatur tentang penguatan peran dan fungsi, serta koordinasi antar empat lembaga yang bergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

KSSK ini harus membuat kriteria untuk daftar bank yang potensial berdampak sistemik (systemically important banks/SIB) dan bank bermasalah sistemik agar bisa dideteksi dan ditangani secara dini sesuai prosedur yang diatur dalam UU PPKSK. Artinya, penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank, tidak boleh dilakukan pada saat bank tersebut mengalami permasalahan.

"KSSK ini yang nantinya akan memberikan usulan kepada Presiden untuk menyatakan dan atau mencabut apabila ada kondisi krisis keuangan," katanya.

Ekonom Senior Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai UU PPKSK sudah cukup lengkap sebagai protokol krisis keuangan dan apabila benar-benar diterapkan maka sangat bermanfaat menjaga kestabilan sistem ekonomi nasional. Menurut dia, pendekatan pencegahan dan prinsip keadilan akan berguna mendorong kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia.

"Regulasi ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu sejak lama, seperti melengkapi puzzle yang hilang, karena memberikan payung hukum bagi pengambil kebijakan dan pasar," ujar Andry Asmoro.


Dalam regulasi tersebut diatur tentang penguatan peran dan fungsi, serta koordinasi antar empat lembaga yang bergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

KSSK ini harus membuat kriteria untuk daftar bank yang potensial berdampak sistemik (systemically important banks/SIB) dan bank bermasalah sistemik agar bisa dideteksi dan ditangani secara dini sesuai prosedur yang diatur dalam UU PPKSK. Artinya, penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank, tidak boleh dilakukan pada saat bank tersebut mengalami permasalahan.

"KSSK ini yang nantinya akan memberikan usulan kepada Presiden untuk menyatakan dan atau mencabut apabila ada kondisi krisis keuangan," katanya.

Ekonom Senior Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai UU PPKSK sudah cukup lengkap sebagai protokol krisis keuangan dan apabila benar-benar diterapkan maka sangat bermanfaat menjaga kestabilan sistem ekonomi nasional. Menurut dia, pendekatan pencegahan dan prinsip keadilan akan berguna mendorong kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia.

"Regulasi ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu sejak lama, seperti melengkapi puzzle yang hilang, karena memberikan payung hukum bagi pengambil kebijakan dan pasar," ujar Andry Asmoro.
(cha/hns)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Natuna, Daerah Kaya Sumber Daya yang Diincar China Senin, 18/07/2016 12:05 WIB
    Wawancara Tenaga Ahli Kemenko Maritim
    Natuna, Daerah Kaya Sumber Daya yang Diincar China
    Natuna adalah wilayah yang sangat penting. Bukan hanya kaya akan ikan, Natuna juga menyimpan potensi besar di sektor migas dan pariwisata.
  • Apa Saja Keuntungan Berinvestasi Obligasi? Kamis, 24/03/2016 17:19 WIB
    Apa Saja Keuntungan Berinvestasi Obligasi?
    Memilih investasi yang tepat bukan perkara mudah. Berbagai instrumen investasi ditawarkan mulai dari saham, obligasi, reksa dana, deposito, emas, dan lain-lain.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut