Bangun Infrastruktur Rp 5.000 T, Pemerintah Libatkan Swasta, BUMN, dan Pemda

Jakarta - Dana yang disediakan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak cukup untuk membangun infrastruktur hingga 2019 nanti. Pemerintah membutuhkan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah terlibat dalam proyek infrastruktur.

Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan, Kunta WD Nugraha menjelaskan, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur hingga 2019 sebesar Rp 5.000 tiliun. Sedangkan APBN hanya mampu membiayai 40% atau Rp 2.000 triliun dari kebutuhan dana tersebut.

Sedangkan 60% sisanya diharapkan dari keterlibatan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Total Rp 5.000 triliun untuk infrastruktur. Sumber dana dari APBN 40% atau Rp 2.000 triliun. Sisanya diharapkan dari swasta, BUMN, dan APBD. Itu di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019," ujar Kunta dalam 12th Indonesia Investment Week yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, di JIExpo Kemayoran, Sabtu (7/5/2016).

Adapun proyek infrastruktur yang digarap dalam kurun waktu 2015-2019 antara lain pembangunan jalan tol seperti tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan.

Kemudian, proyek tol laut dengan membangun sejumlah pelabuhan, dan membangun jaringan rel kereta api.

"Semua untuk mempermudah distribusi barang," terang Kunta.

Sedangkan, untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah membangun irigasi dan bendungan. Selain itu, diluncurkan pula program 1 juta rumah, pembangunan rumah susun, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), pengolahan air limbah.

Menurutnya, berbagai pembangunan infrastruktur tersebut telah mendongkrak daya saing infrastruktur Indonesia menurut versi World Economic Forum

"Prioritas pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 telah meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia, urutan 84 dari 133 negara menjadi urutan 56 dari 143 negara menurut World Economic Forum," tutur Kunta. (hns/tor)