Follow detikFinance
Senin 11 Jul 2016, 07:08 WIB

Wawancara Khusus

Menkeu: Tanpa Tax Amnesty, Berat Naikkan Rasio Pajak

Maikel Jefriando - detikFinance
Menkeu: Tanpa Tax Amnesty, Berat Naikkan Rasio Pajak Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty telah memiliki landasan hukum berupa Undang-undang (UU). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun juga telah mencanangkan program ini pada 1 Juli 2016, dan kebijakan tersebut berlaku usai lebaran ini.

Bila melihat ke belakang, kebijakan pengampunan pajak dirancang dalam waktu yang cukup panjang. Program ini direncanakan dari pertengahan 2015, namun baru bisa dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pertengahan tahun ini.

Di balik proses tersebut banyak sekali drama yang terjadi. Terutama dari sisi politik. Bagaimana asal mulanya pemerintah memutuskan untuk merealisasikan tax amnesty, berikut penjelasan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam wawancara khusus dengan detikFinance seperti dikutip Senin (11/7/2016).

Bagaimana asal mulanya pemerintah memutuskan kebijakan tax amnesty?
Presiden dari awal memang menginginkan tax amnesty, karena beliau berpendapat harus ada terobosan. Karena kalau tidak begini, mau ada reformasi pajak segala macam, berat untuk menaikkan tax ratio secara cepat dalam waktu pendek. Karena basisnya nggak ada.

Ini harus dilihat secara terobosan. Kenapa? Karena orang secara sukarela akan mendeklarasikan asetnya yang ada di luar negeri yang selama ini tidak bisa dipaksa karena ada UU lalu lintas devisa bebas. Kedua orang akan mengungkapkan harta dia di dalam negeri, misalnya rekening bank yang sebelumnya dihalangi oleh UU Perbankan. Jadi ada dua halangan UU yang bisa selesai dengan orang itu melaporkan secara sukarela.

Kenapa tidak dengan Sunset Policy seperti tahun 2008?
Sunset Policy itu harusnya tax amnesty, cuma gagal saja digolkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi keluarnya Sunset Policy seperti yang disampaikan oleh Fraksi PKS (dalam Sidang Paripurna) kemarin, karena hanya boleh diampuni sanksi administrasinya. Sunset Policy itu tidak berefek banyak, hanya penerimaan agak besar di tahun itu. Sisanya nggak ada apa-apa lagi, karena datanya nggak dibuka sama sekali. Jadi kalau Sunset Policy diulang lagi, dampaknya terlalu kecil.

Ada Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018, kenapa harus ada tax amnesty sekarang?
Artinya begini, 2018 akan ada multilateral agreement tentang keterbukaan informasi perbankan secara umum. Jadi kalau sekarang ini kita nggak dapat akses perbankan negara lain, nah pada 2018 kita akan dapat akses. Sehingga orang susah untuk sembunyikan harta di luar negaranya. Jadi intinya itu.

Kalau ikut sekarang, tentunya yang Presiden harapkan bukan hanya deklarasi, tapi repatriasi. Kalau 2018 itu hanya sekedar deklarasi, yang kita lakukan sekarang lebih ingin tax amnesty diiringi dengan repatriasi yang signifikan. Makanya presiden lakukan ajakan seperti itu, karena kita ingin orang repatriasi.

Bukan hanya orang deklarasi kemudian bayar pajaknya. bukan cuma itu. Kami ingin itu peran swasta itu makin besar dengan uang mereka sendiri.

Instrumen apa yang disiapkan untuk menampung dana repatriasi dari hasil tax amnesty ini?
Pokoknya semua instrumen yang ada di Republik Indonesia siap digunakan, yang penting kita bisa mengawasi holding period selama tiga tahun. Jadi di mana pun dia taruh investasinya, kita tahu bahwa yang itu tidak pernah keluar dari Indonesia. Semua ada, kan banyak, cuma memang namanya belum populer. Yang penting kita harus ada akses untuk memonitor selama tiga tahun itu.

Untuk pembayaran uang tebusan, ada perbankan khusus yang disiapkan?
Untuk pembayaran uang tebusan, semuanya bank persepsi pembayar pajak sekarang. semuanya silakan. Tapi untuk nanti pengelolaan harta atau untuk menerima harta ya kita batasi pada bank dengan buku III dan IV.

Bagaimana dengan manajer investasi, apa juga bersifat khusus?
Manajer investasi itu diperlukan untuk kalau orang itu butuh untuk mengelola uangnya. Kalau uangnya dia sudah tahu mau ke mana, nggak perlu lagi. Tapi tentunya kita juga memberikan kesempatan manajaer investasi untuk juga membantu kita mengelola uang dari repatriasi dan mengawasi masa holding period.

Salah satu instrumen yang disiapkan adalah bonds infrastructure, proyek apa yang sudah disiapkan?
Itu disiapkan oleh PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Kalau BUMN, nanti disesuaikan dengan kebutuhan BUMN, walaupun itu nggak semua bersifat infrastruktur. BUMN perbankan bisa mengeluarkan obligasi.

Apakah Dtjen Pajak siap untuk mengurus tax amnesty ini?
Sudah siap. Kami fokus pada pengamanan data sebenarnya. Jangan sampai ada kebocoran sedikit pun, karena ada kebocoran dari data ini akan mengakibatkan gangguan kepercayaan dari calon peserta. (mkl/wdl)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed