Follow detikFinance
Senin 11 Jul 2016, 11:23 WIB

Wawancara Khusus

Setelah Tax Amnesty, Ini Langkah Menkeu Selanjutnya

Maikel Jefriando - detikFinance
Setelah Tax Amnesty, Ini Langkah Menkeu Selanjutnya Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Pemerintah telah mencanangkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pada 1 Juli 2016. Dalam waktu dekat, kebijakan ini akan langsung diberlakukan hingga 31 Maret 2017 mendatang.

Dari kebijakan tersebut, banyak manfaat yang mampu diraih Indonesia. Dana asing yang selama ini parkir di luar negeri akan kembali pulang, basis data wajib pajak akan bertambah serta penambahan penerimaan negara.

Akan tetapi, pemerintah tidak hanya akan berhenti di sana. Perlu ada reformasi di bidang perpajakan untuk menyempurnakan kebijakan tersebut. Apa saja langkah pemerintah?

Berikut kutipan wawancara detikFinance dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, sebelum libur Lebaran lalu.

Apa rencana pemerintah selanjutnya setelah tax amnesty?

Kami ingin pajak benar-benar berubah total, supaya tax ratio bisa naik signifikan. Ini diawali dengan perubahan Undang-undang (UU) di bidang perpajakan.

UU apa saja yang akan diubah?

Jadi dengan perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), kita ingin menegaskan lagi hubungan yang lebih sehat antara otoritas dengan pembayar pajak.

Makanya kita ubah istilahnya dari wajib pajak menjadi pembayar pajak. Sehingga dia otomatis berubah statusnya dari yang tadi pokoknya nggak mau tahu adalah wajib, kalau ini pembayar yang berarti adalah sukarela. Jadi itu kemudian memberikan otoritas lebih besar sehingga menjadi badan.

Bagaimana dengan UU PPh dan PPN?

Kalau di UU PPh kita ingin memikirkan agar lebih kompetitif dalam investasi, salah satunya menurunkan tarif PPh badan. Kemudian UU PPN itu lebih kepada penyederhanaan administrasi.

Ketiga UU akan diajukan kapan?

Kalau bisa tahun ini ya tahun ini. Tergantung DPR ada slot untuk pembahasan atau tidak.

Bisa dijelaskan terkait kebijakan pelaporan data nasabah kartu kredit yang ditunda?

Karena kan intinya keterbukaan data itu mudah-mudahan akan muncul dengan tax amnesty itu. Makanya kartu kredit itu kan soal keterbukaan data. Ini kan mungkin secondary.

Sampai kapan akan ditunda?

Jadi nanti sajalah. Kita fokus di data tax amnesty dulu dan sekaligus memastikan sistem pertukaran datanya lancar. Saat ini, ada beberapa bank yang belum siap untuk perpindahan data secara langsung. (mkl/drk)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed