Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 14 Jan 2017 15:54 WIB

DPR Keberatan Tak Dilibatkan Dalam Peralihan Aset BUMN

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa kurang setuju terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016, yang tidak mengikutsertakan DPR dalam hal pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Komisi VI DPR RI, Zulfan Lindan, mengingatkan bahwa BUMN bukanlah milik pemerintah, melainkan milik negara. Sebab dirinya menilai, selama ini pemerintah berfikir jika BUMN ini hanyalah milik pemerintah.

"Bukan milik presiden, bukan milik menteri atau seluruh kabinet, tapi ini milik rakyat, milik negara," ungkap Zulfan di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).

Oleh karena itu, Zulfan menjelaskan, DPR yang merupakan representasi dari rakyat haruslah dilibatkan dalam hal tersebut.

"Kan sudah jelas dalam aturan ketatanegaraan kita, karena ini milik negara, jadi ada representasi. Parlmenen, DPR, itu kan representasi dari rakyat, oleh karena itu sebagai stoke holder maka DPR harus menjaganya," terang dia.

Dirinya menilai, DPR perlu dilibatkan untuk dapat mengawasi serta mengkaji rencana pemerintah dalam mengambil keputusan. Hal itu tercantum dalam PP nomor 44 tahun 2005.

"Di PP nomor 44 tahun 2005, menjelaskan bahwa penyertaan modal dan segalam macam terhadap BUMN ini harus melalui APBN. APBN ini kan harus dibahas di DPR atau menteri yang bersangkutan dengan DPR," kata dia.

"Oleh karena itu yang menyangku PMN (Penyertaan Modal Negara), menyangkut pengalihan saham dan lain-lain harus atas dasar pengwasan atau dibicarakan dengan DPR," tuturnya. (ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com