Follow detikFinance
Rabu 21 Jun 2017, 20:32 WIB

Sri Mulyani: Negara Sehebat Apapun Tak Bisa Tangani Pengemplang Pajak

Hendra Kusuma - detikFinance
Sri Mulyani: Negara Sehebat Apapun Tak Bisa Tangani Pengemplang Pajak Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, adanya komitmen lebih dari 100 negara di dunia yang ingin menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI), karena tidak ada satu negara pun yang bisa menangani praktik penghindaran pajak atau Base Erotion Profit Shifting (BEPS).

Hal tersebut diungkapkannya pada saat acara Sosialisasi Perppu Nomor 1/2017 dan PMK Nomor 70/2017 kepada pelaku usaha Jasa Keuangan di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Dia menceritakan, awal mula Indonesia meningkatkan kepatuhan pajak dimulai dengan program tax amnesty pada 2016, atau tepat saat dirinya kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Dari program tersebut, seluruh wajib pajak asal Indonesia yang selama ini tidak melaporkan harta kekayaan di luar negeri tidak diberikan sanksi administrasi dan sanksi kriminalisasi. Bahkan, para wajib pajak diberikan tarif yang sangat rendah guna mengembalikan hartanya ke Indonesia.


Tax amnesty yang diterapkan hanya selama 9 bulan sejak Juli 2016 hingga Maret 2017 memberikan hasil yang cukup nyata, di mana dari wajib pajak di Indonesia yang sebanyak 32 juta, yang telah menyerahkan SPT Tahunan PPh 21 sebanyak 12 juta, dan yang ikut tax amnesty kurang dari 1 juta.

"Kalau anda mau pakai kacamata positif, ibu harusnya bersyukur berarti yang 12 juta itu sudah patuh. Saya mau ambil kesimpulan begitu. Karena saya yakin yang tidak ikut jadi patuh, dan yang tidak patuh sudah ikut tax amnesty. Betulkan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani merinci, 32 juta wajib pajak di Indonesia merupakan mereka yang teregistrasi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan modal data dari tax amnesty, pemerintah Indonesia juga kembali merintis kerja sama yang telah dirintis sejak 2009, mengenai kerja sama sektor perpajakan skala internasional, yaitu AEoI.

Mulanya kerja sama itu pada saat krisis ekonomi, di mana seluruh menteri keuangan dan pimpinan negara membutuhkan dana untuk tetap menjaga APBN, dana tersebut bisa berasal dari penerimaan perpajakan.

"Karena fiskalnya mendapatkan tertekan besar karena krisis entah bailout atau countercyclical stimulasi ekonomi yang alami kontraksi. Semua defisit besar, utang bengkak, untuk agar APBN sehat maka semua menteri keuangan harus mulai kumpulkan pajak untuk sehatkan APBN. Waktu mereka tahu wajib pajak di manapun sangat mudah lakukan tax evation dan tax avoidance," ungkap dia.


Bahkan, kata Sri Mulyani, banyak wajib pajak yang terus terang bahwa lebih nyaman menempatkan harta kekayaannya di luar negeri lantaran tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan di negaranya sendiri.

Dengan begitu, lebih dari 100 negara sepakat untuk menerapkan AEoI yang mana 50 negara menerapkannya di 2017, dan 50 negara lainnya termasuk Indonesia di September 2018.

"Negara sehebat apapun AS, Inggris, Jepang, Eropa, semuanya tahu bahwa enggak akan mudah tangani tax evation dan tax avoidance. Salah satu untuk hindari BEPS dan kecenderungan shifting profit adalah dengan kerja sama multilateral agreement. Maka perjalanan dari 2009-hari ini semua sepakat first at list to exchange information di bidang perpajakan AEoI," tegas dia.

Untuk menerapkannya, Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah disepakati, seperti adanya UU dan juga aturan pelaksanaannya. Indonesia saat ini telah menerbitkan Perppu Nomor 1/2017 tentang keterbukaan akses informasi perpajakan untuk kepentingan perpajakan, serta PMK Nomor 70/2017 sebagai aturan pelaksananya.

Untuk bisa menerapkan di September 2018, maka Indonesia harus menyelesaikan aturan tersebut pada Juli 2017. Serta menyelesaikan beberapa persyaratan lainnya, seperti IT system dari segi keamanan, lalu proses bisnis dan mampu menjaga kerahasiaan data dari wajib pajak.


Jika tidak mampu memenuhi persyaratan dari batas waktu yang telah ditentukan, maka Indonesia terkucilkan oleh negara-negara yang telah berkomitmen, bahkan Indonesia tidak mampu mengakses data para WNI yang menampatkan hartanya di luar negeri. Oleh karena itu, Mantan Direktur Bank Dunia ini menganggap penting sekali Indonesia untuk terlibat dalam kerja sama internasional untuk menerapkan keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

"Perppu ini kami lakukan tentu di dalam situasi di mana Indonesia harus menjaga BEPS, Indonesia tidak akan tidak dikucilkan, tapi terkucilkan, Kita akan mengucilkan diri sendiri karena semua negara di dunia ikut. Penting enggak? Penting sekali kalau anda cinta negeri Ini," tutup dia. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed