Follow detikFinance
Kamis 03 Aug 2017, 15:34 WIB

Disebut Katrok, Simpang Semanggi Dibangun Tanpa APBD Lho!

Rina Atriana - detikFinance
Disebut Katrok, Simpang Semanggi Dibangun Tanpa APBD Lho! Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Simpang Susun Semanggi mendapat julukan'Jembatan Kampung' dan 'Katrok' dari Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman. Julukan itu dilontarkannya lantaran ia sempat nyasar saat melintas jembatan layang senilai Rp 345,067 miliar.

"Cuma tambah bundaran saja itu, katrok-lah kalau bahasa saya. Terlalu sederhana, memang nggak ada apa-apanya," kata Habiburokhman saat dihubungi detikcom, Kamis (3/8/2017).

"Penggagasnya juga nggak ada apa-apanya. Ahok itu nggak ada apa-apanya. Terlalu glorified, dibesar-besarkan. Padahal biasa saja. Penggagasnya juga biasa-biasa saja. Apa hebatnya si Ahok itu?" sambung dia.


Simpang Susun Semanggi adalah proyek Pemda DKI saat dipimpin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Infrastruktur unik dengan bentuk jalan layang melengkung merupakan terpanjang di Indonesia. Dalam hal pembiayaan, Simpang Susun Semanggi bisa terbangun tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta, proyek infrastruktur ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.

KLB merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut UU ini pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang diberikan.


Apabila ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang yang bersangkutan wajib membayar kompensasi atau semacam denda. Dengan cara ini, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama aliasa Ahok kala itu, dapat mendorong para pengembang lebih tertib membangun sesuai izin yang diberikan.


Tak hanya itu, Pemprov juga jadi memiliki tambahan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya. Sehingga dana APBD bisa digunakan untuk membiayai program lain yang lebih menyentuh pada masyarakat ibu kota seperti subsidi angkutan umum hingga subsidi biaya pendidikan. (dna/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed