Follow detikFinance
Jumat 04 Aug 2017, 19:31 WIB

Kepala Bappenas: Penurunan Daya Beli Orang RI Misterius

Hendra Kusuma - detikFinance
Kepala Bappenas: Penurunan Daya Beli Orang RI Misterius Foto: Ari Saputra
Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menganggap persoalan daya beli masyarakat yang ramai diperbincangkan sekarang cukup 'misterius'.

"Daya beli ini agak misterius," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Misteriusnya perkembangan daya beli, kata Bambang, karena data ekonomi kuartal I-2017 dalam kondisi yang bagus, bahkan di semester I tahun ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tumbuh tinggi sekitar 13,5% di bandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Kan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ekspor, padahal ekspor itu tidak kena PPN. Jadi PPN ini pasti transaksi. Kalau data Kemenperin itu PPN banyak dari manufakturing," kata dia.


Meningkatnya PPN juga diikuti oleh meningkatnya jumlah tabungan di Indonesia. Berdasarkan data LPS, kata Bambang, jumlah pemilik rekening naik cukup tajam.

"Jadi konsumsi rumah tangga turun, investasi tidak nendang, jadi ditolong ekspor," tambah dia.

Lenjut Bambang, penurunan daya beli yang dianggap masih jadi misteri juga karena tidak terlacaknya transaksi di sektor e-commerce, yang berpotensi mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja.

"Yang masih jadi misteri, berapa data transaksi online, yang susah online itu belum terdata dengan baik. Jujur kita enggak berdaya atasi ini. Amazon, misal, pajaknya gimana menagihnya. Saya kok punya keyakinan statistiknya belum meng-cover online secara penuh, contoh instagram, kan dipakai untuk promosi, statistik saja nggak merekam kejadian itu. Ini menurut saya masih misteri," ungkap dia.


Oleh karenanya, Bambang mengungkapkan melemahnya daya beli ini terjadi bisa dikarenakan oleh meningkatnya jumlah tabungan yang mengindikasikan masyarakat menahan belanja, lalu kepemilikan rekening, serta adanya kenaikan jumlah transaksi online yang susah terlacak.

Menurut Bambang, Presiden Jokowi juga telah memanggil 18 menteri kabinet kerja untuk membahas soal daya beli masyarakat yang menurun. Hasil dari pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa telatnya pendistribusian bantuan sosial berupa beras sejahtera (rastra).

"Presiden sudah panggil 18 menteri, kenapa daya beli turun, dan itu satu, karena bantuan-bantuan telat. Kepala daerah juga gitu kurang detil data yang terima bansos," tukas dia. (mkj/mkj)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed