Follow detikFinance
Rabu 13 Sep 2017, 21:53 WIB

Tere Liye Protes Pajak, Sri Mulyani: Kami Tak Bisa Ubah Seketika

Hendra Kusuma - detikFinance
Tere Liye Protes Pajak, Sri Mulyani: Kami Tak Bisa Ubah Seketika Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terhenyak dengan tulisan Tere Liye yang menganggap pajak di Indonesia tidak adil. Apalagi Tere Liye sampai berhenti untuk menerbitkan buku. Akan tetapi aturan yang dikeluhkan tersebut tetap tidak bisa diubah seketika.

"Ada hal yang mungkin tidak bisa kami ubah seketika. Kalau aspirasi masyarakat sebegitu kuatnya, kami ubah, tapi ada prosesnya," ujar Sri Mulyani, saat dialog dengan pelaku ekonomi kreatif di Aula Cakti Budhi Bhakti Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (13/9/2017).


Sri Mulyani menjelaskan, pajak menjadi kewajiban setiap warga negara yang mendapatkan penghasilan setelah Indonesia merdeka. Ini diatur berdasarkan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Perdirjen Pajak. Namun bila ada perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan, maka hal tersebut yang perlu dibereskan.

"Di antara AE (Account Executive), KPP bisa saja ada interpretasi tidak sama. Tapi saya mulai mengurus ini, ini jadi sesuatu yang emosional," jelasnya.

Tere Liye Protes Pajak, Sri Mulyani: Kami Tak Bisa Ubah Seketika.Tere Liye Protes Pajak, Sri Mulyani: Kami Tak Bisa Ubah Seketika. Foto: Hendra Kusuma

Semua yang dikenakan pajak, termasuk beragam profesi. Baik dokter, dosen hingga para pelaku ekonomi kreatif. Meskipun Sri Mulyani tidak menapik bahwa semua profesi tersebut memberikan kontribusi besar untuk negara. Tidak sedikit kemudian yang juga menolak memberikan hak negara.

"Kalau saya undang dosen juga, saya cerdaskan bangsa jerih payah juga. Dokter juga saya menyemalatkan orang kok tega-teganya memajaki saya. Hasil jerih payah begitu dia diminta bagian haknya bagi negara itu sesuatu yang emosionalnya," terang Sri Mulyani.

"Makanya saya ingatkan teman-teman di Ditjen Pajak ini pekerjaan sulit makanya kerjakan secara baik. Harus laksanakan dengan se-appropriate mungkin. UU-nya harus tahu. Cara, kenapa begini? Basisnya apa? Itu harus dipahami. Bukan selera pribadi petugas pajak," paparnya.


Tarif yang seringkali menjadi keluhan, Sri Mulyani menyatakan, perlu pembahasan panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk perubahan UU. Ada banyak UU, seperti UU KUP, UU PPh, UU PPN dan sebagainya. "Dibahas dengan DPR mengenai revisinya," tegas Sri Mulyani. (mkj/dnl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed