Follow detikFinance
Kamis 05 Oct 2017, 18:21 WIB

Mantan Dirjen Hingga Pengamat: Pajak Harus Pisah dari Kemenkeu

Hendra Kusuma - detikFinance
Mantan Dirjen Hingga Pengamat: Pajak Harus Pisah dari Kemenkeu Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melanjutkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), kali ini para pakar di sektor perpajakan.

Pakar perpajakan tersebut Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo, Direktur Eksekutif CITA, Pengamat Pajak dari DDTC Darussalam. Di mana, RDPU ini masih terkait dengan pemberian masukan RUU KUP.

Ketiga pakar pajak ini memberikan masukan terkait dengan status kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ketiga-tiganya mendukung otoritas pajak nasional terpisah dengan Kementerian Keuangan.

"Jokowi usul DJP jadi K/L karena harus ada perubahan fungsi penerimaan, supaya tidak terjadi overlap of interest. Pak Jokowi katakan DJP hrs jadi badan sendiri 22 April 2014," kata Hadi Poernomo di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Hadi menyebutkan, wacana pemisahan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan juga sudah ada sejak era Megawati Soekarno Putri menjadi orang nomor satu di Indonesia. Tujuannya hanya satu, guna penerimaan pajak mampu lebih tinggi.

"11 tahun terakhir ini data BPK terjadi shortfall perpajakan pada APBNP, yang umumnya APBNP lebih rendah daripada APBN. Sejak zaman Megawati sudah mau dinaikan jadi Badan, langsung di Pak Jokowi langsung di RUU KUP-nya. Pak Jokowi sudah lebih tegas," ungkap dia.


Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengaku, pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian sudah sejalan dengan best practice yang ada dan diterapkan negara-negara di Amerika Latin dan Afrika.

"Saya pribadi mendukung pemisahan kewenangan dari Kemenkeu secara fungsional, banyak negara sudah banyak mengadopsi ini, Amerika Latin, Afrika," kata Prastowo.

Meski mendukung, Prastowo mengingatkan, bahwa otoritas pajak nasional menjadi badan sendiri dalam lima tahun pertama praktiknya membuat penerimaan meningkat drastis, namun untuk tahun-tahun berikutnya sistem pengawasan menjadi berkurang sehingga sistem pajak nasional kembali ke awal.

Akan tetapi, Prastowo mengungkapkan, pelemahan sistem usai lima tahun tersebut bisa diantisipasi dengan implementasi identitas tunggal (single Id). Di mana, satu identitas bisa mencakup seluruh kepentingan.

"Tanpa single Id meskipun kita terpisah, akan berat, maka single Id perlu digarap bersamaan, sehingga ketika sudah dipisah maka Ditjen Pajak sudah siap, jangan sampai cuma ganti baju, dan model kelembagaan juga," ungkap dia.

Selanjutnya, Pengamat Pajak dari DDTC, Darussalam menyebutkan, pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan tidak dalam konteks fully independent, melainkan semi, di mana masih terdapat ruang koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

"Sudah saatnya DJP dikeluarkan dari Kemenkeu. Sejak 2013 saya dukung ini dipisah, tidak dalam konteks fully independent, tapi semi," kata Darussalam.

Yang dimaksud masih koordinasi dengan pemerintah dengan menetapkan skema Board of Direction (BOD) seperti lembaga pajak di Singapura, Hong Kong, Malaysia.

"Di masing-masing BOD ada perwakilan yang berkaitan dengan pajak, ada dari private bisa mewakili lawyer, ekonom, perbankan/akuntan. Ini karena pajak multidisiplin ilmu, maka logis kalau nanti BOD representasikan keilmuan tersebut. Ini untuk memberikan kepercayaan dari WP. Agar perumusan kebijakan itu sudah terwakili," jelas dia.

Artinya, ke depannya segala sesuatu yang menyangkut kebijakan menetapkan subjek, objek dan tarif harus melibatkan partisipasi wajib pajak. Sehingga masyarakat tidak terkejut dengan kebijakan-kebijakan.

"Jadi WP tidak dikejutkan kebijakan yang sifatnya jangka pendek atau semata-mata kejar target yang sering tidak tercapai yang biasanya dilakukan 3-4 bulan terakhir. WP butuh kepastian. Asas penting di RUU KUP yang prioritas adalah kepastian hukum, baru keadilan," imbuh Darussalam. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed