Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 04 Des 2019 06:45 WIB

Kesalnya Sri Mulyani Gara-gara Kepala Kantor Pajak Jadi Mafia

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Sri Mulyani (Andhika/detikcom) Foto: Sri Mulyani (Andhika/detikcom)
Jakarta - Aksi korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih ada. Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah satu orang kepala kantor sebagai tersangka atas dugaan suap.

Aksi korupsi tersebut lantas membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kesal. Saking kesalnya, wanita yang akrab disapa Ani ini berharap ada sanksi yang lebih berat dari pidana dan dipecat. Sri Mulyani melanjutkan bahwa pejabat yang terbukti korupsi sama halnya menggadaikan harga diri.

"Kita masih lihat beberapa yang fail. Ada di kantor pelayanan pajak yang masih terjadi korupsi, ada yang sifatnya case, Account Representatives, petugas pemeriksanya main-main atau kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua ekstrim case itu," kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Sri Mulyani mengungkapkan belum semua kantor atau unit vertikal DJP yang berhasil bebas dari tindak korupsi. Tercatat dari 350 kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia baru 87 yang mendapatkan gelar wilayah bebas korupsi (WBK) dan 19 kantor mendapatkan gelar wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), padahal Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan itu sejak 2015.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga kesal lantaran masih adanya kegiatan korupsi di Kementerian Keuangan. Bahkan, gara-gara satu orang pelaku namun citra buruk akan diterima oleh seluruh anak buah dan instansinya.

Siapa pelakunya?
Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, KPK Ingin Optimalkan Pajak dan Berantas Korupsi"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com