Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 17 Feb 2020 07:17 WIB

Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan. Alasan Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pemerintah terus mempercepat penyelesaian Rencana Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Kini RUU Ciptaker sudah masuk ke DPR.

Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) justru menolak RUU Ciptaker. Para buruh menilai justru RUU ini memberikan ketidakpastian kerja, jaminan sosial, dan pendapatan.

"Di dalam RUU Cipta Kerja ini, tidak ada kepastian kerja, kepastian jaminan sosial, kepastian pendapatan," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal, di Ballroom Hotel Mega Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Bahkan, buruh juga menolak duduk bersama dengan pemerintah untuk membahas omnibus law RUU Ciptaker. Said mengatakan, buruh tidak akan pernah mau berdiskusi soal RUU ini karena mereka tegas menolak RUU itu.

"Jadi kami tidak pernah diundang, tidak pernah dimintai pandangan, tidak juga bersedia masuk ke dalam tim. Dengan demikian, melalui kawan-kawan media, dengan tegas kami menyatakan tidak pernah dan tidak akan masuk ke tim Menko Perekonomian dalam bahasan RUU Cipta Kerja omnibus law yang drafnya sudah resmi disampaikan Menko Perekonomian, perwakilan pemerintah, kepada pimpinan DPR," kata Said.


"KSPI tidak bertanggung jawab satu pasal pun terhadap isinya," tegasnya.

Said menilai setidaknya ada sembilan poin yang ditolak dan dinilai membebani para pekerja yang masuk dalam RUU Ciptaker. Apa saja?

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com