Follow detikFinance
Selasa 07 Aug 2012, 11:44 WIB

SBY Janji Renegosiasi Kontrak Tambang & Energi yang Merugikan RI

- detikFinance
SBY Janji Renegosiasi Kontrak Tambang & Energi yang Merugikan RI
Jakarta - Pemerintah berjanji akan mengoreksi perjanjian bidang tambang mineral dan energi terutama yang merugikan negara. Di masa lalu, urusan kontrak pertambangan bukan jadi perhatian utama sehingga banyak isinya yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah kini sedang melakukan pembenahan besar-besaran dalam urusan kontrak agar jadi lebih adil. Meski demikian, prosesnya tentu tidak mudah sebab perusahaan pemegang kontrak tentu memilih melakukan perlawanan hukum atas koreksi tersebut.

\\\"Indonesia menghormati norma dam nilai internasional. Namun di sisi lain, kontrak di masa lalu yang sangat tidak adil dan sungguh merugikan negeri ini tentu harus kita bicarakan baik-baik,\\\" kata Presiden SBY dalam safari ramadhan rapat kabinet di Kantor PT Pertamina, Gambir, Jakarta, Selasa (7\/8\/2012).

\\\"Jangan kita tidak mendapatkan manfaat yang besar dari usaha di bidang itu,\\\" tegas SBY.

Dalam kesempatan yang sama, SBY mengatakan masalah energi merupakan mata rantai penting dalam pembangunan. Masalah dalam kebijakan energi, bisa berdampak luas terhadap kelangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

\\\"Ada mata rantai antara BBM dengan peluang kita laksanakan pembangunan ekonomi sekarang dan masa depan,\\\" ujar SBY.

SBY mencontohkan kebijakan subsidi BBM untuk jaga harga jualnya. Makin besar subsidi diberikan, maka banyak anggaran APBN yang terserap sehingga kian kecil peluang untuk membiayai keperluan pembangunan lainnya termasuk pengadaan infrastruktur.

\\\"Karena kurangnya infrastruktur mengganggu investasi. Terganggu, juga yang lain-lainnya hanya dari urusan dari harga BBM,\\\" papar SBY.

Kasus lain ada ketersediaan listrik. Pada periode pemerintahannya yang pertama ada program untuk menambahnya hingga 10 ribu MW dan kini ditambah 10 ribu MW lagi.

Penambahan itu karena disadari bila kekurangan suplai listrik mengganggu dunia usaha. Bila proses produksi macet, maka penciptaan lapangan kerja terhambat dan peningkatan kesejahteraan rakyat terganggu.

\\\"Nah ini (program percepatan 10 ribu MW -red) implementasinya sudah sejauh mana?\\\" sambung SBY.

(lh/hen)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed