Follow detikFinance
Senin, 19 Nov 2012 14:44 WIB

Sofjan Wanandi: UKM Tak Mampu Bayar Pegawai Sesuai UMP Rp 2,2 Juta/Bulan

- detikFinance
Jakarta - Rencana penetapan upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta menjadi Rp 2,2 juta per bulan ternyata berat bagi pengusaha UKM. Kalangan pengusaha meminta UMP ini dikecualikan untuk sektor UKM dan usaha padat karya.

Demikian disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam jumpa pers di kantor Apindo, Kuningan, Jakarta, Senin (19/11/2012).

"Kita sudah minta ke dewan pengupahan. Pertama, pengusaha-pengusaha kecil UKM tidak bisa membayar upah minimum itu. Hal ini jadi salah paham karena yang tadinya safe net menjadi upah standar. Kemudian labor intensif seperti garmen, sepatu, diberikan kompensasi, kalau capital intensif bisa bayar segitu," ujar Sofjan.

Menurut Sofjan, mengenai masalah pengupahan ini sebaiknya diserahkan pada perusahaan masing-masing. Dengan aturan tahanan 1 tahun maka pengusaha memiliki kekhawatiran dalam menjalankan aturan tersebut.

"Ini dalam aturan itu yang tidak bayar UMP masuk penjara 1 tahun. Kan kasihan, yang kecil-kecil ini mesti kita bela," tegasnya.

Jika hal tersebut tetap dibiarkan, lanjut Sofjan, rasionalisasi atau penyesuaian tenaga kerja pun menjadi jalan akhir. Dampaknya, selain merugikan pengusaha yang kehilangan produksi, buruh yang kehilangan pekerjaan, dan pemerintah yang kehilangan penerimaan dari pajak, hal ini dapat menguntungkan pengusaha asing karena akan meningkatkan impor akibat kalah bersaingnya produk Indonesia dengan asing.

"Yang diuntungkan pengusaha luar negeri karena telah menghancurkan produksi dalam negeri karena produksi dalam negeri akan mahal karena kenaikan harga-harga dari kenaikan upah ini," cetusnya.



(nia/dnl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed