Kemenkeu Teliti Kinerja PPD Sebelum Diambil Alih Jokowi

- detikFinance
Senin, 11 Feb 2013 14:39 WIB
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui kinerja Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) tidak begitu baik. Untuk itu, sebelum diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta, Kemenkeu harus memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan ini beserta penilaian asetnya.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Hadiyanto saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (11/2/2013).

"Itu faktual bahwa kinerja PPD itu kurang bagus, sehingga memang kalau bisa diambil DKI dan bisa kerja dengan baik, itu bagi Kemenkeu inisiatif yang perlu dilihat lebih seksama," ujarnya.

Menurut Hadiyanto, pihaknya telah menerima surat permohonan dari Pemprov DKI terkait pengambilalihan perusahaan pelat merah tersebut. Surat itu, merupakan surat untuk Kementerian BUMN dengan terusan ke Kementerian Keuangan.

"Sekarang sedang dikaji oleh Kementerian BUMN. Surat permohonan Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian BUMN. Tembusan ke Kementerian Keuangan, supaya tahu ada keinginan DKI seperti itu," jelasnya.

Untuk penentuan aset tersebut, lanjut Hadiyanto, pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan (BPKP) tengah melakukan perhitungan.

"Kemarin suratnya mengambilalih, sedang due diligent oleh BPKP juga berapa value-nya. Pengambilalihan perusahaan harus ada due diligentnya, berapa aset, kewajiban, value, itu yang akan dibahas lebih lanjut," tandasnya.

(nia/dru)