Selasa, 25 Jun 2013 16:55 WIB
Gagal Kalahkan Prabowo, ChurChill Plc Gugat Pemerintah
ilustrasi
Jakarta - Churchill Mining Plc perusahaan asal Inggris gagal merebut lahan tambang batubara seluas 10.000 hektare lebih di Kutai Timur dari tangan PT Kaltim Nusantara Coal (KNC) milik pengusaha Prabowo Subianto setelah kalah di pengadilan.
Setelah gagal memperebutkan konsesi lahan dengan cadangan batubara terbesar di dunia senilai lebih dari US$ 1,8 miliar, pihak Churchill menggugat pemerintah ke pengadilan arbitrase internasional.
"Dia, si Churchill tidak bisa dapat lahan tambang batubara itu lagi karena sudah kalah hingga tinggal Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung," ungkap Kuasa Hukum PT Kaltim Nusantara Coal, Hotman Paris, ketika ditemui di Kantornya Gedung Summitmas Tower I Sudirman, Selasa (25/6/2013).
Akibat kalah terus menerus di pengadilan di Indonesia kata Hotman, Churchill memilih menggugat ganti rugi ke Pemerintah Indonesia sebesar US$ 1 miliar.
"Churchill memilih menggugat ganti rugi US$ 1 miliar kepada pemerintah Indonesia lewat Arbitrase Internasional "International Center For Settlement Of Investment Dispute/ ICSID di singapura," ujarnya.
Saat ini, persidangan Arbitrase Internasional sudah memasuki penentuan yurisdiksi. "Baru-baru ini Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin hadir dalam persidangan arbitrase di ICSID," kata Hotman.
Hotman mengungkapkan kekalahan Churchill di Indonesia karena perusahaan asal Inggris tersebut menggunakan nama abal-abal (PT Ridlatama Tambang Mineral, dan beberapa perusahaan lainnya).
"Padahal di sektor pertambangan tidak boleh ada investasi asing secara langsung, apalagi mereka menggunakan nama palsu untuk berinvestasi langsung di sektor tambang Indonesia," tandas Hotman.
(rrd/hen)
Setelah gagal memperebutkan konsesi lahan dengan cadangan batubara terbesar di dunia senilai lebih dari US$ 1,8 miliar, pihak Churchill menggugat pemerintah ke pengadilan arbitrase internasional.
"Dia, si Churchill tidak bisa dapat lahan tambang batubara itu lagi karena sudah kalah hingga tinggal Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung," ungkap Kuasa Hukum PT Kaltim Nusantara Coal, Hotman Paris, ketika ditemui di Kantornya Gedung Summitmas Tower I Sudirman, Selasa (25/6/2013).
Akibat kalah terus menerus di pengadilan di Indonesia kata Hotman, Churchill memilih menggugat ganti rugi ke Pemerintah Indonesia sebesar US$ 1 miliar.
"Churchill memilih menggugat ganti rugi US$ 1 miliar kepada pemerintah Indonesia lewat Arbitrase Internasional "International Center For Settlement Of Investment Dispute/ ICSID di singapura," ujarnya.
Saat ini, persidangan Arbitrase Internasional sudah memasuki penentuan yurisdiksi. "Baru-baru ini Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin hadir dalam persidangan arbitrase di ICSID," kata Hotman.
Hotman mengungkapkan kekalahan Churchill di Indonesia karena perusahaan asal Inggris tersebut menggunakan nama abal-abal (PT Ridlatama Tambang Mineral, dan beberapa perusahaan lainnya).
"Padahal di sektor pertambangan tidak boleh ada investasi asing secara langsung, apalagi mereka menggunakan nama palsu untuk berinvestasi langsung di sektor tambang Indonesia," tandas Hotman.
