Follow detikFinance
Rabu, 16 Okt 2013 18:39 WIB

Kelanjutan Proyek Jembatan Selat Sunda Tak Berkaitan dengan Masalah Atut

- detikFinance
Jakarta - Proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) senilai Rp 200 triliun batal mulai dilaksanakan 2014. Pemerintah menyatakan tak ada kaitannya kelanjutan proyek ini dengan masalah hukum Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Dalam proyek jembatan yang menyambungkan Jawa dan Sumatera ini, Pemprov Banten menjadi salah satu pemrakarsanya, bersama dengan Pemprov Lampung dan Artha Graha,

"Nggak ada hubungan itu (masalah Atut). JSS harus tetap jalan. Hanya sekarang memang lagi ada persoalan seperti itu. Tapi nggak ada kaitannya," ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Lapangan Banten, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Banten diketahui merupakan bagian dari konsorsium pemrakarsa. Masalah hukum Atut juga tidak akan mengganggu kelangsungan proyek JSS ke depan. Sebab ada sistem pemerintah daerah yang berlaku.

"Banten itu ada sistem ada pemerintahan. Jadi tidak akan mengganggu," sebutnya

Hatta mengatakan, saat ini tengah dilakukan persiapan studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan proyek ini. Tahun depan melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan dilaksanakan FS selama dua tahun.

"FS kita lancarkan. Kalau groundbreaking terlalu sulit saya katakan itu 2014," ujar Hatta.

Saat ini Ratu Atut dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak di MK. Saat ini Ratu Atut sudah dicekal KPK selama 6 bulan ke depan.

Adik Ratu Atut, Tubagus Wawan, sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus korupsi sengketa Pilkada Lebak di MK. KPK juga menetapkan tersangka Ketua MK nonaktif Akil Mochtar dalam kasus ini.

Sebelumnya ketika Menteri Keuangan dijabat Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang KSISS. Agus satu-satunya menteri yang menolak feasibility study (FS) dikerjakan oleh swasta dalam hal ini pemrakarsa JSS. Agus ngotot agar studi JSS dilakukan pemerintah melalui APBN, setelah itu ditender ke swasta.

Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.

Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS.

Sejak Juli 2012 sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil. Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014 seperti yang pernah disampaikan Presiden SBY. Proyek jembatan sepanjang 29 km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.



(mkl/dnl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed