PPh Impor Kendaraan Hingga HP Dinaikkan, RI Hemat US$ 3 Miliar/Tahun

- detikFinance
Senin, 09 Des 2013 15:16 WIB
Foto: Reuters
Jakarta - Pemerintah optimistis dapat mengurangi impor hingga US$ 3 miliar tahun depan. Ini seiring dengan pemberlakukan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang yang diberlakukan pada awal Januari 2014.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, aturan ini akan dikenakan pada barang-barang konsumsi akhir, termasuk handphone (HP) dan laptop. Ia menargetkan devisa US$ 3 miliar dapat dihemat.

"Hitung-hitungan sederhana Januari-Oktober 2013 US$ 140 miliar, 7% itu barang konsumsi sekitar US$ 10 miliar. Kalau ini 25-50% potensinya US$ 5 miliar. Tidak seluruh akan berhenti, tapi sebagaian. Jadi US$ 2-3 miliar impornya bisa diturunkan," ujar Chatib dalam jumpa pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (9/12/2013)

Intinya dalam kebijakan ini, menurut Chatib, adalah bagaimana menurunkan impor. Mengingat pemerintah harus segera memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

"Intinya yang pertama itu begini. Kita punya concern pada soal impor. Impornya harus diturunkan. Bagaimana cara turunkan impor. dikenakan PPh impor pasal 22 dari 2,5% menjadi 7,5%," jelasnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang hadir dalam agenda ini mengatakan aturan ini dapat melengkapi paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Agustus lalu.

"Ini tetap sejalan dengan upaya terus menerus untuk reformasi struktural. Kita sedang persiapkan juga dalam kaitan reformasi struktural hal-hal yang berkaitan dengan pemangkasan perizinan, oil and gas, pangan, dan sebagainya," ujar Chatib pada kesempatan.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan revisi aturan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang tertentu. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru mengatur sebanyak 872 produk dikenakan PPh sebesar 7,5% atau naik dari yang sebelumnya hanya 2,5%.

Adapun 872 produk tersebut terdiri dari 870 barang konsumsi dan dua barang modal. Ini dikelompokan dalam 4 jenis, salah satu kelompoknya adalah produk elektronika dan telepon seluler (ponsel).

"Ada 4 jenis yaitu elektronika dan HP. Kemudian kendaraan bermotor (kecuali kendaraan CKD/IKD, Hibrid Listrik dan kendaraan berpenumpang lebih dari 10), Tas baju, alas kaki, dan perhiasan termasuk parfum dan keempat adalah furnitur, perlengkapan rumah tangga dan mainan," ungkap Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

(mkl/dnl)