Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 28 Jan 2015 13:15 WIB

Jokowi 100 Hari

Nasib Malang Mega Proyek Warisan SBY

- detikFinance
Jakarta - Hari ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap berusia 100 hari. Duet ini resmi mewarisi kepemimpinan Indonesia pada 20 Oktober 2014 dari pasangan sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Pemerintahan SBY-Boediono punya rencana membangun sejumlah mega proyek. Di antaranya adalah Jembatan Selat Sunda (JSS), Giant Sea Wall alias tanggul garuda raksasa di utara Jakarta, serta kereta cepat mirip Shinkansen rute Jakarta-Bandung.

Bagaimana kemudian nasib 3 proyek ini di tangan pemerintahan Jokowi? Nasibnya serupa, yaitu dikaji ulang atau belum mendapat prioritas.

Soal penundaan proyek JSS, adalah Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang mengungkapkannya.

"JSS ini terus terang Pak Jokowi sendiri menyimak rencana itu. Saya yakin JSS bukan pilihan setidak-tidaknya untuk 10-15 tahun ke depan," kata Andrinof pada 31 Oktober 2014.

Andrinof mengatakan, daripada membangun JSS pemerintah bakal memberdayakan sektor maritim yang memang menjadi salah satu prioritas Jokowi. Upayanya adalah dengan membangun dermaga-dermaga atau menambah kapal baru.

"Kita berikan pelayanan di perhubungan laut. Bagaimana pelayanan penumpangnya aman nyaman bagus layak, kondisi kapal nyaman. Kemudian kalau dermaganya kurang ditambah. Itu lebih penting. Kalau itu sudah jalan, sudah jadi 10-15 tahun, silakan bikin JSS," papar Andrinof.

Selain itu, pembangunan JSS dinilai semakin mempertegas bahwa pembangunan masih berpusat di bagian barat Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera. Indonesia bagian timur

"Pembangunan kita hanya dinikmati oleh Jawa dan Sumatera, sehingga yang timur agak tertinggal. Kalau ada JSS, maka akan dikhawatirkan Jawa dan Sumatera kembali akan lebih maju daripada Indonesia Timur," jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

JSS adalah sebuah mega proyek yang menelan dana setidaknya Rp 100 triliun. Sebagai penggantinya, pemerintahan Jokowi punya rencana untuk mengembangkan penyeberangan Merak-Bakauheni dengan biaya yang jauh lebih murah.

Dikutip dari dokumen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, kondisi penyeberangan Merak-Bakauheni pada 2014 adalah sebagai berikut:

  • Lintas tersedia 105 trip per hari.
  • Pengadaan kapal oleh pemerintah 3 unit selama 2010-2014.
  • Jumlah kapal pada 2014 sebanyak 54 unit.

Untuk pengembangan sepanjang 2015-2019, pemerintahan Jokowi punya lima agenda. Pertama adalah percepatan Dermaga VI sisi Merak.

Kedua adalah rehabilitasi Dermaga IV yang rusak di sisi Bakauheni. Ketiga adalah pembangunan Dermaga VII.

Keempat adalah pengadaan kapal. Kelima adalah peningkatan trip menjadi 150 per hari pada 2019.

Untuk pembangunan Dermaga VII, butuh pendanaan sebesar Rp 700 miliar. Teknisnya suda siap dibangun 2015, tetapi dana belum tersedia.

Sementara untuk rehabilitasi Dermaga IV, dibutuhkan dana Rp 400 miliar. Lalu untuk percepatan Dermaga VI perlu biaya Rp 40 miliar.

Sedangkan untuk pengadaan 6 unit kapal butuh dana Rp 1,2 triliun selama 5 tahun. Dengan begitu, total dana yang dibutuhkan untuk memperkuat penyeberangan Merak-Bakauheni adalah Rp 2,34 triliun, jauh lebih murah dibandingkan harus membangun JSS.

Nasib malang juga terjadi untuk proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall berbentuk garuda di teluk Jakarta. Proyek yang ditaksir senilai Rp 500 triliun ini belum mendapat prioritas di pemerintahan Jokowi.

"Masih sangat mentah. Giant Sea Wall itu baru sekedar gambar yang nice to see," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil pada 9 Desember 2014 silam.

Sofyan menuturkan, belum ada kajian yang menyeluruh soal proyek tersebut. Baik dari sisi teknis pengerjaan proyek, pengukuran struktur tanah hingga pembiayaan.

"Jadi Giant Sea Wall bukan harga mati. Nanti kita libatkan ahli yang mengerti betul, bahwa proyek yang dibangun akan suistanable,” kata Sofyan.

Ia menambahkan, Giant Sea Wall merupakan bentuk hilir dari keseluruhan proyek. Hal ini belum terlalu mendesak untuk dilakukan karena tujuan utamanya adalah penanganan sisi hulu seperti membuat area resapan air yang berkapasitas besar, penghijauan di wilayah bukit, pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pembangunan tanggul penyangga.

Kejadian serupa pun terjadi kala Jokowi mewarisi rencana proyek kereta cepat mirip Shinkansen untuk rute Jakarta-Bandung. "Nggak realistis untuk dibuat," tegas Andrinof pada 19 Januari 2015.

Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan, juga mengatakan hal senada. Menurutnya, lebih baik pemerintah membangun jaringan kereta api di luar Jawa dibandingkan harus membangun kereta cepat di Pulau Jawa.

Ada beberapa proyek kereta api di luar Jawa yang menjadi prioritas. Pertama adalah di Sumatera, yaitu dari Aceh sampai Palembang. Kedua adalah di Kalimantan yang mencakup Pontianak, Pangkalan Bun, Banjarmasin, Samarinda, dan Balikpapan.

Ketiga ada di Sulawesi, yaitu Manado-Makassar. Keempat adalah Trans Papua dari Sorong sampai Manokwari.

Menurut Jonan, biaya pembangunan kereta cepat di Jawa baik Jakarta-Bandung maupun Jakarta-Surabaya masih lebih mahal dibandingkan membangun 4 proyek tersebut.

"Jadi kalau membangun kereta cepat di Jawa, itu tidak fair," tegas Jonan

Sebagai informasi, rencana pembangunan 'Shinkansen' Jakarta-Bandung mulai muncul sekitar 2012. Melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (Public-Private Partnership/PPP), pembangunan proyek ini diperkirakan menghabiskan dana Rp 56,11 triliun.

Berdasarkan hasil studi kelayakan awal yang dilakukan The Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism of Japan (MILT) bersama Japan Railway Technical Service (JARTS) dan Yachiyo Engineering Co Ltd, pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan mengadopsi teknologi yang telah diterapkan pada kereta Shinkansen di Negeri Sakura.

Berikut detil perkiraan biaya investasi kereta cepat Jakarta-Bandung berdasarkan perhitungan pada 2012:

  • Pengerjaan sipil Rp 23,35 triliun
  • Jalur kereta Rp 3,114 triliun
  • Stasiun kereta Rp 3,81 triliun
  • Rolling stock Rp 3,62 triliun
  • Konstruksi lain-lain Rp 12,108 triliun
  • Jasa konsultasi Rp 2,31 triliun
  • Pajak Rp 1,41 triliun
  • Biaya administrasi Rp Rp 2,314 triliun
  • Akuisisi lahan dan kompensasi Rp 1,64 triliun
  • Kontinjensi Rp 2,133 triliun
(hds/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com