Follow detikFinance
Jumat, 30 Jan 2015 16:40 WIB

Disindir DPR Suntikan Modal Rp 75 T Tak Jelas, Ini Kata Kementerian BUMN

- detikFinance
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyindir program Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak jelas.

Dari presentasi rencana usaha atau business plan yang disampaikan direksi BUMN penerima PMN kepada Anggota Panitia Kerja (Panja) PMN Komisi VI DPR diketahui banyak perusahaan pelat merah yang belum siap mengelola dana tersebut.

Bahkan DPR menemukan program usulan PMN yang tidak jelas dalam hal target dan pengelolaan dana pasca disuntik PMN. Lantas apa respons Kementerian BUMN yang bertanggungjawab mengusulkan PMN?

Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur BUMN Dwijanti Tjahjaningsih mengatakan proses penyusunan proposal bisnis BUMN itu dikebut karena waktu yang terbatas.

"Namanya juga RAPBN-P. RAPBN-P kan waktunya terbatas tapi kita menyempurnakan kok," kata Dwijanti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Sebelumnya Pimpinan Komisi VI yang juga merangkap sebagai Ketua Panja PMN, Azam Azman Natawijana menyebut mayoritas presentasi proposal pengajuan PMN kurang lengkap meski demikian ada juga proposal yang dirancang cukup baik. Alhasil Panja PMN DPR melakukan penggalian lebih dalam terhadap usulan yang diajukan.

"Banyak usulan yang kurang jelas. Dalam hal sasaran dan pelaksanaan. Maka kita explore di panja. Akibatnya rapat berlangsung lama," ujar Azam.

DPR, kata Azam, tidak ingin ada program PMN yang tidak sesuai dengan rencana. Apalagi belajar dari kasus BUMN penerima PMN, seperti PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), suntikan modalnya tidak membuat kinerja perusahaan membaik.

"Kita khawatir penggunaannya tidak sesuai rencana seperti tiba-tiba dipakai bayar utang. Makanya kita kejar terus penjelasan dari masing-masing BUMN," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyebut mayoritas perusahaan pelat merah dinilai tidak siap menyusun program corporate action atau business plan tentang penggunaan dan pemanfaatan dana PMN.

Saat diuji di dalam Panja PMN Komisi VI, mayoritas BUMN tidak mampu menampilkan dampak pemanfaatan suntikan modal negara untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Lanjut Darmadi, ada hal yang membuat dirinya tidak habis pikir. Ia menilai penyusunan business plan terkesan terburu-buru seperti ada beberapa BUMN yang meminta dana triliunan rupiah namun proposal business plan tidak lengkap. Artinya usulan hanya diajukan di dalam beberapa lembar kertas.

"Ada yang hanya datang dengan 4 lembar minta Rp 1 triliun. Itu kan nggak masuk akal. Orang ke bank saja harus lengkap. Apalagi dia datang minta triliunan," jelasnya.

(ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed