Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 27 Agu 2015 15:14 WIB

Dorong Maritim, Investor Galangan Kapal Bisa Libur Bayar Pajak Sampai 20 Tahun

Lani Pujiastuti - detikFinance
Jakarta -

Pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan sebesar 10% hingga 100%. Insentif ini biasa disebut sebagai insentif libur bayar pajak atau 'Tax Holiday. Salah satu bidang usaha yang bisa menikmati ini adalah industri galangan kapal agar mendorong program kamaritiman Jokowi.

Kebijakan Tax Holiday diluncurkan dengan tujuan menarik dana investasi baru khususnya kelompok industri pionir di Indonesia. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

"Inti dari tax holiday, kami ingin ada keterkaitan yang kuat forward linkage dan backward linkage supaya ada multiplier effect. Kita ingin konsisten membangun hilirisasi. Hilirisasi kita nggak mau nanggung. Misal industri baja, kita dukung bajanya ngga hanya smelternya," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saar jumpa pers di Kementerian Keuangan, Kamis (27/8/2015).

Bambang menjelaskan yang disebut industri pionir mencakup 9 usaha antara lain:
 

  • industri logam hulu
  • industri pengilangan minyak bumi
  • Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam
  • industri permesinan yang menghasilkan mesin industri
  • Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan
  • industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi
  • industri pengolahan yang merupakan industri utama di kawasan ekonomi khusus (KEK)
  • Industri infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).


Bambang menjelaskan, usulan untuk memberikan memberi fasilitas tax holiday kriterianya sebagian besar sama. "Harus wajib pajak baru. Bukan wajib pajak lama tahu-tahu minta tax holiday. Merupakan industri pionir. Ditambah persyaratan surat keterangan fiskal," katanya.

Besaran pengurangan PPh Badan sebesar 10-100% tanpa ada tambahan pengurangan PPh badan sebesar 50% selama dua tahun. Khusus untuk industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi dengan nilai investasi kurang dari Rp 1 triliun maka besarnya pengurangan PPh Badan diberikan paling banyak sebesar 50%.

Jangka waktu libur bayar pajak mulai dari 5 hingga 15 tahun. Namun menteri keuangan bisa memberikan sampai 20 tahun maksimal.

Minimal investasi Rp 1 triliun. Khusus untuk industri telematika atau teknologi informasi dan komunikasi minimal investasi Rp 500 miliar. Perusahaan yang bisa mengajukan adalah wajib pajak baru yang badan usahanya ditetapkan saat atau sesudah 15 Agustus 2011.

"Bedanya sekarang cakupan diperluas dari 5 bidang ke 9 bidang. Kita ingin dorong hilirisasi betul-betul. Misal yang basisnya sawit, karet, pengolahan ikan, atau kayu. Lalu galangan kapal dengan tax holiday kita ingin dorong sektor kemaritiman," tambah Bambang.

(hen/hen)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed