Follow detikFinance
Selasa 22 Sep 2015, 15:47 WIB

Menperin Saleh Husin Tak Tahu Ada 7 'Begal' Garam Impor

Lani Pujiastuti - detikFinance
Menperin Saleh Husin Tak Tahu Ada 7 Begal Garam Impor
Jakarta - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengungkapkan ada '7 begal garam' dalam bisnis impor garam. Sebanyak 7 importir dituding memainkan harga dan suplai garam di dalam negeri sehingga merusak harga garam lokal.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengaku tidak tahu soal 7 perusahaan yang disebut Rizal Ramli melakukan kartel garam impor.

"Nggak tahu (soal 7 perusahaan). Yang penting bagi Kementerian Perindustrian adalah industri tidak kesulitan bahan baku," kata Menperin Saleh Husin ditemui usai rapat di Kantor Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015).

Kementerian Perindustrian selama ini memberikan rekomendasi impor garam kepada perusahaan pemegang surat persetujuan impor. Surat rekomendasi tersebut sebagai dasar untuk izin impor yang dikeluarkan kementerian perdagangan (kemendag).

Saleh mengatakan perusahaan yang selama ini mengajukan rekomendasi impor untuk garam khusus. "Beda, industri ini (yang mengajukan rekomendasi impor) garamnya kan khusus. Butuh kandngan NaCl tertentu. Beda-beda kok. Garam untuk industri kaca, farmasi, pengeboran lepas pantai itu garamnya beda," jelasnya.

Menurut Saleh dirinya tidak mengikuti perkembangan soal adanya dugaan 7 'Begal' garam impor' tersebut. Ia berfokus agar industri jangan sampai setop produksi karena kesulitan pasokan garam.

"Saya nggak terlalu ikutin persis. Buat saya jangan sampai industri setop berproduksi akibat kekurangan atau tidak ada bahan baku. Nanti kita bahas bersama," katanya.

Tata niaga garam salah satu yang akan dideregulasi. Nantinya rekomendasi Kemenperin yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor garam nantinya akan direvisi. Rekomendasi Kemenperin akan dihilangkan dan diganti dengan post audit.

"Nanti kan di Permendag akan nggak ada rekomendasi lagi dari Kemenperin. Nanti dilakukan post audit di akhir di belakang setelah impor," terangnya.

Post audit akan melihat realisasi jumlah garam yang diimpor dan pemanfaatannya. Kementeriannya akan bersikap bahwa menjaga lapangan pekerjaan yang paling utama.

"Kalau pemerintah merasa sampai sudah tidak percaya lagi ya kita tutup industrinya (perusahaan pengimpor). Tapi nanti PHK dimana-mana. Jangan sampai kita punya persepsi impor itu haram. Garam yang diimpor adalah bahan baku untuk industri akan menambah nilai tambah. Kalau kita larang impor akibatnya stop produksi, industri tutup. Apakah barang jadi yang akan kota impor? Tenaga kerja ilang. Barang jadi juga ngga dapat. Apa kita mau mengarah ke situ?" kata Saleh.

(hen/hen)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed