Follow detikFinance
Kamis 29 Oct 2015, 22:20 WIB

Di Depan DPR, Menkeu Jelaskan Pentingnya Pengampunan Pajak

Maikel Jefriando - detikFinance
Di Depan DPR, Menkeu Jelaskan Pentingnya Pengampunan Pajak
Jakarta - Pemerintah memang sudah merencanakan untuk‎ mengeluarkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Namun, hingga sekarang pemerintah masih mencari waktu yang tepat untuk merealisasikannya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, kebijakan tax amnesty bukanlah jalan akhir bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak. Melainkan upaya untuk menarik dana milik orang Indonesia yang berada di luar negeri.

‎"Tax amnesty bukan exit policy, karena pada 2017 ada kewajiban seluruh di dunia untuk lakukan keterbukaan pertukaran informasi," terang Bambang dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Dalam kewajiban tersebut, data semua wajib pajak akan terbuka, dan otoritas manapun termasuk Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)‎ bisa mendeteksi dana tersebut beserta pemiliknya. Bila dana tersebut tidak ditarik sebelum 2017, maka akan menjadi milik negara lain.

"Nantinya data wajib pajak di dunia akan terbuka dan bisa diakses oleh otoritas di manapun. Maka itu sebelum 2017 perlu ada tax amnesty. Kalau tidak uang mereka akan menjadi bagian penerimaan negara lain," paparnya.

Oleh karena itu, ‎Bambang menegaskan bahwa kebijakan tax amnesty harus dilakukan. Di samping juga dana tersebut nantinya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

‎"Ini disiapkan‎ tentunya akan dampak positif untuk perekonomian," pungkasnya.

Hal ini tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh Anggota Banggar Ecky Awal Muharam. Ecky menilai, ketika data wajib pajak terbuka, harusnya akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menarik dana tersebut.

"‎Kita akan menjadi tahu siapa saja yang menyimpan uang hasil fraud di seluruh bank-bank di dunia ini. Bisa dibayangkan ketika peluang dibuka, si A simpan di Singapura dan Swiss, itu dari fraud, korupsi, BLBI. Maka tidak serta merta akan di bank di sana. Ketika terbukti maka itu harus ditarik ke Indonesia," paparnya pada kesempatan yang sama.

(mkl/rrd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed