Follow detikFinance
Senin 16 Nov 2015, 20:38 WIB

Kembalikan Dana Desa, Kota Batu Bisa Kena Sanksi

- detikFinance
Kembalikan Dana Desa, Kota Batu Bisa Kena Sanksi
Jakarta -

Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur ingin mengembalikan kucuran anggaran dana desa mandiri ke pemerintah pusat. Untuk tahap I sudah ditransfer sebesar Rp 5,3 miliar untuk 19 desa di wilayah Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Pengembalian dana desa dilakukan oleh Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, berdasarkan surat Wali Kota Batu nomor 140/422.011/2015 tentang pengalihan dana desa. Apa sanksinya bagi Kota Batu dari pemerintah pusat, atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu)?

Menanggapi penolakan dari kepala daerah tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut langkah sang wali kota bakal menyalahi aturan bakal bisa kena sanksi.

"UU desa telah mengatur dengan jelas bahwa anggaran yang bersumber dari APBN, berupa dana desa, diperuntukan bagi desa, dan desa adat dan ditransfer melalui APBD kabupaten kota. Dengan demikian, yang berhak menerima dana desa pada hakekatnya adalah Desa bukan kabupaten/kota," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo kepada detikFinance, Senin (16/11/2015).

Ketentuan tersebut, kata Teguh, jelas tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang anggaran desa. Pemda/kota dalam hal ini tak berhak menahan transfer dana dari pemerintah pusat ke desa.

"Dana Desa harus ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, karena desa bukan merupakan level pemerintahan yang otonom, namun merupakan bagian dari kabupaten/kota," jelasnya.

Dana desa pun sepenuhnya menjadi hak desa untuk digunakan mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyakat dan pembinaan kemasyarakatan. Sehingga penolakan Pemda Kota Batu pada dana desa dianggap kontra dengan UU tentang Desa.

"Terus dalam PP Nomor. 60 tahun 2014, peruntukkannya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, apabila dana desa ditolak oleh Pemda, maka desa kehilangan salah satu sumber utamanya dalam mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata Boediarso.

Ia mengatakan bisa ada sanksi kepada Pemkot Batu jika dana desa tidak ditransfer ke kas desa.

"Apabila Pemda Kota Batu tidak menyalurkan dana desa ke rekening kas desa sepanjang persyaratan penyaluran sudah dipenuhi, yakni desa sudah menyampaikan Perdes APBDes, maka Pemda dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) kepada daerah tersebut," tutupnya.

(hen/hen)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed