Follow detikFinance
Selasa 26 Jan 2016, 12:02 WIB

DPR Akan Sahkan Prolegnas 2016, Salah Satunya RUU Tax Amnesty

Maikel Jefriando - detikFinance
DPR Akan Sahkan Prolegnas 2016, Salah Satunya RUU Tax Amnesty Foto: Maikel Jefriando-detikFinance
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) terkait bidang ekonomi akan dibahas.

Di antaranya adalah pengampunan pajak (tax amnesty), tabungan perumahan rakyat (Tapera), minyak dan gas bumi (migas) dan mineral dan batubara (minerba), serta larangan minuman beralkohol.

Paripurna dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB, namun baru dimulai satu jam kemudian. Fadli Zon, Wakil Ketua DPR bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna.

Berdasarkan dokumen yang diterima detikFinance, Selasa (26/1/2016) berikut adalah daftar RUU yang rencananya masuk ke Prolegnas prioritas 2016:

  1. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (DPR)
  2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (DPR)
  3. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam (DPR)
  4. RUU tentang Jasa Konstruksi (DPR)
  5. RUU tentang Penyandang Disabilitas (DPR)
  6.  RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Dalam Prolegnas 2015, judul tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) (DPR)
  7. RUU tentang Wawasan Nusantara (DPD)
  8. RUU tentang Merek (Pemerintah)
  9. RUU tentang Paten (Pemerintah)
  10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Pemerintah)
  11. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pemerintah)
  12. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan (Pemerintah)
  13. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Pemerintah)
  14. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
  15. RUU tentang Sistem Perbukuan (DPR)
  16. RUU tentang Kebudayaan (DPR)
  17. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pemerintah)
  18. RUU tentang Pertembakauan (DPR)
  19. RUU tentang Kewirausahaan Nasional (DPR)
  20. RUU tentang Pertanahan
  21. RUU tentang Arsitek (DPR)
  22. RUU tentang Pengelolaan lbadan Haji dan Penyelenggaraan Umrah (DPR)
  23. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentan Penyiaran (DPR)
  24. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (DPR)
  25. RUU tentang RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah . Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati', dan Walikota menjadi Undang—Undang (Pemerintah)
  26. RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Dalam Prolegnas judul tertulis: Penyelenggaraan Pemilihan Umum) (DPR/Pemerintah)
  27. RUU tentang Jabatan Hakim (DPR)
  28. RUU tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (DPR)
  29. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) (DPR/DPD)
  30. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (DPR)
  31. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (DPR/Pemerintah)
  32. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (DPR/Pemerintah)
  33. RUU tentang Kebidanan (DPR)
  34. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (DPR)
  35. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (DPR)
  36. RUU tentang Pengampunan Pajak (Pemerintah)
  37. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korusi (DPR)
  38. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerm'tah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Pemerintah)
  39. RUU tentang Perubahah Atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi (Pemerintah)
  40. RUU tentang Ekonomi Kreatif (DPD)
(mkl/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed