Tingkatkan Kesejahteraan Buruh, Ini Kebijakan yang Sudah Diambil Pemerintah

Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan para buruh. Di antaranya terkait dengan pengupahan, Tunjangan Hari Raya (THR), uang servis,  jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP), Tapera, dan akses keuangan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Banyak sekali kebijakan dalam pemerintahan sekarang yang pro buruh dan pekerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/5/2016).

Terkait dengan KUR, tahun 2014 bunga KUR tercatat sebesar 22%. Pada tahun 2015 diturunkan menjadi 12%, dan pada tahun 2016 hanya 9%. Di tahun 2017, ditargetkan bunga KUR akan diturunkan ke angka 7%.

"Karena sekarang ini, KUR bisa diakses oleh individu termasuk TKI di luar negeri, korban PHK, keluarga buruh, anggota keluarga dari pekerja," ujarnya.

"Kebijakan lainnya adalah KIP,KIS, perumahan pekerja dan transportasi pekerja untuk selalu dimasifkan," tegas Hanif.

Maka dari itu, pada peringatan Mayday, Hanif ingin tidak ada lagi kegiatan demonstrasi, ataupun aksi sweeping yang menyebabkan kemacetan dan gangguan terhadap masyarakat luas. Diharapkan dapat memberikan semangat dan kegembiraan bagi buruh.

"Kita harapkan Mayday is a holiday dapat berjalan dengan tertib dan lancar, sehingga persepsi negatif tentang Mayday yang otentik dengan kemacetan, demo anarkis dapat hilang," ujar Hanif.

Hanif meminta kepada publik untuk tidak khawatir terhadap Mayday.

"Mudah-mudahan segalanya berjalan lancar dan kondusif. Serikat Pekerja juga berkepentingan untuk menjaga agar kondusif. Dikalangan pekerja bisa dipahami kalau Mayday diisi dengan berbagai kegiatan positif, kegembiraan dan berbagai kegiatan yang menguatkan kebersamaan sebagai anak bangsa," pungkasnya. (mkl/drk)