Bagaimana Perkembangan Proyek 10 Juta Sambungan Air Minum?

Jakarta - Persatuan Perusahaan Air Minum (Perpamsi) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk melaporkan perkembangan proyek 10 juta sambungan air minum. Saat ini tim sudah melakukan pendataan pemasangan instalansi air minum sesuai dengan keputusan pemerintah.

"Jadi kita melapor ke Pak Wapres tentang keinginan Beliau untuk pertama tentang akses air minum terhadap seluruh penduduk Indonesia. Kemudian. kedua adalah target 10 juta sambungan, untuk sampai dengan tahun 2019. Tadi kami sudah melaporkan bahwa sementara ini verifikasi atau deskripsi data sudah hampir 95 persen lebih dan minggu kedua Mei nanti akan melaporkan kepada Wapres," ujar Ketua Perpamsi Rudi Kusmayadie di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

Verifikasi dilakukan PDAM di masing-masing daerah. Saat ini perkembangannya sudah ada 3 juta sambungan air minum. Pemerintah sebelumnya menargetkan 10 juta sambungan air minum baru. Sedangkan jumlah sambungan air minum di rumah-rumah penduduk saat ini sekitar 10,4 juta.

"Itu sudah hampir 60 persen di wilayah timur karena sekarang kota-kota besar yang punya potensi besar sudah hampir jenuh, kecuali DKI barangkali, Bandung yang masih," sambungnya.

Untuk mencapai target 10 juta sambungan air minum baru, anggaran yang dibutuhkan menurut Rudi mencapai Rp 80 triliun.

"Karena kita menghitungnya satu sambungan itu sekitar Rp 8 juta. Adapun nanti pola ataupun proses turunnya anggaran tentunya sesuai dengan ketentuan proses keuangan negara. Ini artinya kementerian teknis kemudian masuk ke daerah, masuk ke provinsi, kabupaten/kota," imbuhnya.

Untuk memenuhi target ini, kerja sama dengan pihak swasta sambung Rudie tetap akan dilakukan.

"Skema kerja sama swasta tentunya ada juga tapi kita bina tetapi bukan satu-satunya untuk membangun air minum ini sumbernya dari pemerintah. Tapi melalui Pak JK ini, pemerintah sekarang sudah ada perhatiannya besar sekali terhadap ini. Tapi kta jga masih tetap membuka ataupun memikirkan investasi ini melalui sektor swasta," kata Rudi.

Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 10 juta sambungan air minum dalam jangka waktu 5 tahun sejak 2015-2019.  Sejumlah langkah percepatan disiapkan pemerintah salah satunya, penghapusan alias pemutihan utang-utang 114 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mencapai Rp 3,2 triliun.

"Utang sementara ini sudah selesai. Kita juga melapor ke wapres, jadi sekarag persoalannya tinggal bagaimana mencantumkan di APBN Perubahan tentang utang," kata Rudi.

Adapun utang yang dimaksud adalah utang PDAM kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang harusnya disetor dalam bentuk pajak air permukaan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Selama ini, PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya lantaran kerap mengalami rugi.

"Kalau utang ini kalau dulu kebanyakan basednya ketika tahun 80-an ketika membangun infrastruktur air minum di seluruh kota di Indonesia. Dulu itu ada paling dominan bantuan dari World Bank dan Belanda pada saat itu sehingga dibangunlah beberapa instalasi air minum dan sanitasi kebanyakannya dan setelah itu dikelola. Tapi dari 175 PDAM yang pinjam banyak yang PDAM juga yang melunasi karena sekarang tinggal 100 dari 175 PDAM ini bisa melunasi utang," terang Rudi. (hns/hns)