Follow detikFinance
Selasa 24 May 2016, 19:35 WIB

Ini 3 Isu Krusial Pembahasan RUU Tax Amnesty

Maikel Jefriando - detikFinance
Ini 3 Isu Krusial Pembahasan RUU Tax Amnesty Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dimulai oleh Panja DPR. Ada setidaknya 3 isu krusial dalam pembahasan awal RUU Tax Amnesty.

Anggota Komisi XI DPR-RI, Ecky Awal Mucharam, mengatakan isu pertama adalah reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan Tax Amnesty. Alasannya, dari pengalaman negara lain yang melakukan Tax Amnesty tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena Tax Amnesty-nya didahului oleh reformasi perpajakan.

"Tax Amnesty tidak akan berhasil tanpa adanya reformasi perpajakan yang meliputi aspek regulasi, administrasi, dan institusi perpajakan. Oleh karena itu sejak awal pembahasan fraksi-fraksi di DPR selalu mendorong agar Tax Amnesty menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi perpajakan. Salah satu kuncinya ada di revisi UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Tanpa disertai reformasi perpajakan negara tidak akan punya bargaining position yang kuat dalam Tax Amnesty," kata Ecky dalam keterangannya, Selasa (24/5/2016).

Kedua, soal tarif tebusan yang dinilai terlalu rendah, sehingga dapat menciderai rasa keadilan dan membuat negara kehilangan banyak potensi penerimaannya.

Sebagaimana diketahui dalam draf RUU tarif tebusan sebesar 2, 4, atau 6% untuk non-repatriasi dan 1, 2, atau 3% untuk repatriasi.

"Hampir semua fraksi di DPR meminta tarif dinaikkan. Ada yang mengusulkan ke kisaran 5-15%. Ada juga sebagian fraksi termasuk PKS yang meminta agar yang dihapus hanya sanksi administratif dan pidana pajaknya saja. Sehingga tarif tebusan sesuai tarif normal KUP atau sekitar 25-30%. Saya yakin ini pun masih menarik bagi mereka karena sanksi administrasi saja besarnya 48% dari pokok utang pajak, ditambah penghapusan pidananya," ujar Ecky.

Ketiga, terkait data dan informasi terkait harta peserta pengampunan pajak, yaitu Pasal 15 draft RUU Pengempunan Pajak berbunyi: data dan informasi yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

"Kami meminta agar hal ini menjadi hanya terbatas pada pidana perpajakannya saja. Data dan informasi dari Pengampunan Pajak harus tetap dapat digunakan untuk penyidikan, penyelidikan, dan pengusutan pidana lainnya seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia," tutup Ecky. (wdl/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed