Follow detikFinance
Jumat 17 Jun 2016, 13:10 WIB

Rini Dilarang ke DPR, Jokowi: Saya Tugaskan ke Menkeu untuk Gantikan

Dana Aditiasari - detikFinance
Rini Dilarang ke DPR, Jokowi: Saya Tugaskan ke Menkeu untuk Gantikan Foto: Ari Saputra
Batang - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dilarang menghadiri rapat kerja (raker) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk dengan mitra kerjanya di Komisi VI.

Praktis hingga kini, Rini tak bisa ke DPR, termasuk membahas program kerja dan anggaran Kementerian BUMN. Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alternatif agar program di Kementerian BUMN, termasuk bantuan suntikan modal (PMN) kepada BUMN tetap berjalan.

Jokowi menunjuk Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menggantikan Rini saat rapat di DPR.

"Ya yang jelas kami sudah mengirimkan surat (ke DPR). Ya kalau (Menteri BUMN Rini Soemarno) tidak boleh mengikuti (Rapat di DPR), ya saya berikan tugas ke Menteri Keuangan (Bambang Brodjonegoro)," ujar Jokowi Pada Acara Groundbreaking Percepatan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang, Desa Pasekaran, Batang, Jawa Tengah, Jumat (17/6/2016).

Untuk diketahui, pelarangan Rini menghadiri rapat di DPR berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015.

Salah satu poin pansus itu adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN. Turunan dari rekomendasi itu, Plt Ketua DPR saat itu Fadli Zon meminta melarang Rini hadir ke DPR.

Kemarin, Menkeu menghadiri raker Kementerian BUMN dengan Komisi VI terkait Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 dan Rancangan APBN 2017.

Surat Jokowi ke DPR (dok. Istimewa)
(feb/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed