Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 60 Triliun dari Penunggak Pajak

Muhammad Idris - detikFinance
Senin, 20 Jun 2016 16:56 WIB
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun penindakan hukum pajak. Penagihan ke penunggak pajak pun digalakan, salah satunya dengan penyanderaan paksa (gijzeling).

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak DJP, Angin Prayitno Aji, membidik Rp 60 triliun dari penunggak pajaksampai akhir 2016 ini.

"Tahun kemarin Rp 33,6 triliun, tahun ini sekitar Rp 60 triliun. Mudah-mudahan (capai target), ngeri ini, tugas kita bersama, saat ini kita baru sekitar Rp 12 triliun," jelas Angin ditemui di kantor DJP, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Tak kurang akal, sambungnya, DJP saat ini sudah memperkuat kerja sama dengan penegak hukum untuk melacak dan memeriksa penunggak pajak. Pemaksaan akan dilakukan, termasuk tindakan gijzeling.

"Kita paksakan upayakan bisa capai target, kita dengan Kepolisian dan juga dengan Kejaksaan sudah kerja sama. Bahkan kita juga dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga sudah mulai merapat," ujar Angin.

Menurut dia, kurangnya petugas penagihan pajak jadi hambatan DJP mengejar pengemplang pajak. Saat ini, baru ada 4.558 petugas penagih yang aktif.

"Kita SDM kita kurang, fungsionaris kita 4.500-an. Sementara kita dari ujung dari Sabang sampai Merauke, tapi kita tetap semangat, kita bukan jalan lagi, tapi akan berlari," tandas Angin.

Gijzeling atau penyanderaan paksa merupakan tindakan hukum terakhir pada penunggak pajak. Upaya gijzeling umumnya dilakukan dengan menitipkan wajib pajak di rumah tahanan yang dibantu oleh kepolisian.

DJP sendiri merilis, sampai 10 Juni 2016 ini, telah melakukan penyanderaan atas 25 penunggak pajak dengan nilai tagihan Rp 106 miliar. Penunggak pajak akan diselediki setelah adanya laporan penyidikan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP). (ang/ang)