Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 24 Jun 2016 13:43 WIB

Gaji Rp 4,5 Juta/Bulan Bebas Pajak, Ini Aturannya

Maikel Jefriando - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pemerintah lewat Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, telah menandatangani aturan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) baru.

Jumlah PTKP atau gaji bebas pajak dinaikkan, dari sebelumnya Rp 36 juta/tahun atau Rp 3 juta/bulan, menjadi Rp 54 juta/tahun atau Rp 4,5 juta/bulan. Aturan ini berlaku surut sejak Januari 2016.

Menurut Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan, N.E Fatimah, kenaikan PTKP 50% ini akan berdampak baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas.

Dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang selanjutnya akan berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian.

Namun demikian, penurunan ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan PPh Badan. Hal ini disebabkan adanya penambahan tax base dari ketiga jenis pajak tersebut.

"Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga Indonesia adalah kawin dengan 2 anak. Oleh karena itu, rata-rata PTKP untuk satu keluarga sebesar Rp 67,5 juta setahun. Penyesuaian besaran PTKP mulai diberlakukan sejak Januari 2016," jelas Fatimah dalam keterangannya, Jumat (24/6/2016).

Meski kenaikan PTKP mempunyai potensi penurunan pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja (disposable income) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Di samping itu, dari sektor riil, diharapkan dengan kebijakan ini akan memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua 2016 dan tahun berikutnya.

Kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan perlambatan sejak 2013. Hingga pada triwulan I-2016 perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,9%. Kinerja ekonomi negara mitra dagang utama yang melambat, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya oleh tingkat konsumsi masyarakat yang stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat.

Sebagai bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi pokok, PTKP, berkaitan erat dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan basis perhitunganya berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). UMP/UMK dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengambilan kebijakan ini.

Besaran UMP 2016 berkisar antara Rp 17,1 juta per tahun di NTT hingga Rp 37,2 juta per tahun di DKI Jakarta. Sementara itu, di beberapa provinsi tidak menetapkan UMP melainkan menetapkan UMK untuk masing-masing kota/kabupaten.

Penyesuaian UMP dan UMK telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di hampir semua daerah. Kenaikan rata-rata UMP 2016 sebesar 11,95% dibandingkan UMP 2015.

Kabupaten Karawang memiliki UMK terbesar saat ini (2016), yaitu berkisar Rp 39,6 juta per tahun, telah melebihi besaran PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang saat ini berlaku.

Berikut detil aturannya:
  • PTKP Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi naik dari Rp 36 juta/tahun menjadi Rp 54 juta/tahun
  • Untuk tambahan WP Kawin naik dari Rp 3 juta/tahun menjadi Rp 4,5 juta/tahun
  • Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, naik dari Rp 36 juta/tahun menjadi Rp 54 juta/tahun
  • Tambahan untuk setiap tanggungan naik dari Rp 3 juta/tahun menjadi Rp 4,5 juta/tahun
(wdl/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed