2 Tahun Jokowi-JK, Realisasi Investasi Naik 14,8%

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kamis, 20 Okt 2016 10:10 WIB
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Kemudahan dalam berinvestasi merupakan salah satu hal yang sangat digenjot pemerintah, terutama terkait perbaikan pelayanan investasi kepada investor. Ini guna menciptakan dampak positif dan meningkatkan realisasi investasi di Indonesia, yang akhirnya akan menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hingga kuartal ketiga tahun 2016, angka realisasi investasi diperkirakan telah mencapai Rp 445,5 triliun atau sekitar 75% dari target tahun 2016.

"Ini merupakan bukti dari kerja nyata yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran di BKPM dalam mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk lebih melayani investor baik asing maupun domestik secara lebih baik," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong dalam keterangan resminya hari ini di Jakarta, Kamis (20/10/2017).

Menurut pria yang akrab disapa Tom itu, beberapa perkembangan dari kemajuan yang dicapai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selama dua tahun terakhir utamanya dari sisi pelayanan serta kemudahan bagi investor.

Perbaikan layanan investasi yang dilakukan oleh BKPM merupakan arahan langsung dari Jokowi yang dalam tiga hari setelah dilantik sebagai Presiden melakukan kunjungan langsung ke BKPM.

Berselang tiga bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 26 Januari 2015, Jokowi meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menempatkan 22 Kementerian/lembaga di bawah naungan BKPM.

PTSP Pusat melayani 162 jenis perizinan dan non-perizinan, dengan 22 K/L yang menyatu dalam 1 kantor dan telah menerbitkan lebih dari 25.000 izin.

"Presiden Jokowi selalu mengedepankan keterbukaan dan pentingnya kesadaran bahwa saat ini kita sedang dalam era persaingan sehingga kompetisi dengan negara-negara pesaing dalam menarik investasi harus dimenangkan," katanya.

Selain itu, dari program-program terobosan pelayanan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM beberapa di antaranya masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Layanan investasi 3 jam yang diluncurkan pada tanggal 11 Januari 2016 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 2 serta revisi daftar negatif investasi yang merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 10.

Berdasarkan rilisnya, hingga minggu kedua Oktober, layanan Izin Investasi 3 Jam telah digunakan oleh 130 perusahaan, menghasilkan total rencana nilai investasi Rp 291 triliun dan bertujuan untuk menyerap tenaga Kerja sebesar 77.424 orang.

"BKPM terus melakukan berbagai langkah aktif termasuk beberapa waktu lalu bekerjasama dengan Kepolisian RI terkait keamanan investasi," ungkapnya.

"Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam melihat nilai strategis suatu proyek investasi yang ada," imbuh Tom.

Sementara itu, terkait program kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), terdapat 71 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas layanan KLIK dengan total nilai investasi Rp 70,54 triliun dengan luasan tanah mencapai 888,93 hektar yang berlokasi di 11 Kawasan Industri.

Sedangkan layanan percepatan Jalur Hijau yang diberikan kepada investor-investor yang membutuhkan untuk mempercepat proses impor mesin atau bahan baku yang mereka butuhkan, saat ini telah digunakan oleh 66 perusahaan, dengan total nilai rencana investasi sebesar Rp 179,9 triliun.

Dari data yang dimiliki oleh BKPM, realisasi investasi periode Januari-Juni 2016 naik 14,8% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Nilai investasi yang masuk pada periode tersebut mencapai Rp 298,1 triliun.

Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp 195,5 triliun naik 12,3% dari periode yang sama tahun 2015. Realisasi PMA itu berdasarkan asal negara lima besarnya yaitu Singapura sebesar US$ 4,9 miliar, Jepang US$ 2,9 miliar, Hong Kong US$ 1,1 miliar, China US$ 1 miliar dan Belanda US$ 0,63 miliar. (ang/ang)