Follow detikFinance
Rabu 23 Nov 2016, 20:07 WIB

Pengusaha: Revisi UU Anti Monopoli Jangan untuk Menakuti-nakuti

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Pengusaha: Revisi UU Anti Monopoli Jangan untuk Menakuti-nakuti Foto: Fadhly F Rachman
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan, revisi Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seharusnya bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, bukan sekedar amandemen.

"Rencana (revisi UU) ini jangan sekadar amandemen tapi boleh dibilang mengubah secara prinsip dari UU tersebut atau bisa disebut penguatan," kata Hariyadi di kantor Apindo, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Dengan penguatan posisi KPPU ini, dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap para pelaku usaha. Apindo meminta, supaya KPPU harus mengedepankan metode check and balance, supaya dapat berimbang.

"Masalah ini harus dilihat secara substantif. Kita lihat suatu lembaga seperti KPPU harus mengedepankan metode check and balance. Lembaga ini jadi sangat kuat tapi secara check and balance dipertanyakan," lanjutnya.

Selama ini, KPPU dapat berperan sebagai pelapor sekaligus dapat memutuskan suatu perusahaan bersalah atau tidak. Kebijakan itu, menurut Hariyadi seharusnya berada di ranah pengadilan.

"Mereka bisa jadi pelapor, pemeriksa dan menjatuhkan keputusan. KPK saja hanya sampai penuntutan bersalah atau tidaknya melalui pengadilan," pungkasnya.

Untuk itu, Hariyadi mengatakan, jika pihaknya telah mencatat beberapa poin penting terhadap rencana revisi undang-undang tersebut.

"Revisi UU persaingan usaha haruslah meningkatkan iklim investasi di Indonesia bukan malah menakut-nakuti," katanya.

Kemudian, kewenangan KPPU, kewenangan KPPU telah melanggar konsep kekuasaan kehakiman. Karena KPPU ada memiliki fungsi kehakiman sekaligus pelapor.

"Selain itu, Apindo juga perlu mengingatkan kepada pemerintah untuk dapat bersinergi dengan DPR. Karena seringkali teman-teman di DPR berlawanan dengan semangat di pemerintah, termasuk dengan masalah ini. Dan yang terakhir, kita minta supaya anggota KPPU haruslah kompeten di bidangnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman," tutupnya. (hns/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed